Home / Pemilu / KPU: Semua Dana Kampanye termasuk dari Sukarelawan Harus Dilaporkan!
Ketua KPU Arief Budiman (Foto: Okezone)

KPU: Semua Dana Kampanye termasuk dari Sukarelawan Harus Dilaporkan!

agregasi

 

JAKARTA – Seluruh dana yang digunakan kegiatan kampanye, termasuk para sukarelawan, harus dicatat dan dilaporkan oleh peserta pemilu ke Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Demikian dikatakan Ketua KPU RI Arief Budiman kepada wartawan di Jakarta, Kamis (23/8/2018).

Ketika menanggapi pertanyaan terkait dengan dana kegiatan kampanye yang dilakukan oleh sukarelawan, ditegaskan Arief, bahwa setiap kegiatan yang dapat dikategorikan sebagai kampanye harus dihitung sebagai dana kampanye.

“Misalnya saya, saya bukan siapa-siapa, kemudian bikin kegiatan makan-makan ‘kan enggak bisa diklaim kegiatan kampanye. Akan tetapi, sepanjang masuk dalam kategori kampanye dia harus dilaporkan,” katanya.

Untuk itu, peserta pemilu diminta transparan dan juga memiliki integritas untuk melaporkan seluruh penerimaan dan pengeluaran seluruh dana kampanye.

Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilu 2019, kampanye adalah kegiatan peserta pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh peserta pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri peserta pemilu.

Dana kampanye sendiri telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Berdasarkan UU tersebut, dana kampanye tidak dibatasi. Begitu pula pengeluaran dana kampanye.

Dalam UU tersebut diatur tentang sumbangan dana kampanye. Pihak lain baik perorangan, kelompok, maupun badan usaha nonpemerintah diatur ketentuan jumlah maksimal menyumbang yang diperbolehkan. Untuk jumlah penyumbangnya tidak diatur.

Batasan sumbangan untuk calon presiden/wakil presiden sama dengan DPR dan DPRD. Untuk perseorangan diperbolehkan menyumbang kepada capres/cawapres maupun calon legislatif (DPR dan DPRD) hingga Rp2,5 miliar.

IlustrasiAtas nama kelompok maupun badan usaha nonpemerintah diperkenankan menyumbang maksimal Rp25 miliar.

Untuk DPD, sumbangan perseorangan yang diperkenankan adalah Rp750 juta, sedangkan sumbangan atas nama kelompok dan badan usaha nonpemerintah maksimal Rp1,5 miliar.

KPU telah menggelar uji coba aplikasi dana kampanye bagi peserta pemilu sebagai upaya mewujudkan pemilu yang transparan.

“Melalui aplikasi ini mudah-mudahan bisa membantu penyelenggara pemilu, peserta pemilu dan juga masyarakat untuk mengetahui transparansi dana kampanye,” kata Arief.

Ia menyampaikan, dengan adanya aplikasi tersebut, diharapkan semakin memperbaiki transparansi yang akan mendorong kepercayaan masyarakat terhadap pemilu, sehingga diharapkan dapat meningkatkan partisipasi publik.

Dengan demikian, hal ini dapat membantu menghentikan kecenderungan partisipasi publik yang terus menurun sejak Pemilu 1999.

Ia menyampaikan keterlambatan pelaporan dana kampanye memiliki konsekuensi. Bila pelaporan terlambat atau tidak dilakukan untuk laporan awal dana kampanye pada 23 September 2018 jam 18.00 waktu setempat, maka kepesertaan dalam pemilu baik DPD, DPR, DPRD dan Presiden/Wakil Presiden, dapat dibatalkan. Laporan awal dana kampanye dapat diperbaiki hingga 24 September 2018.

Begitu pula laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye yang harus diserahkan paling akhir pada 2 Mei 2019. Bila tidak dilaksanakan dapat mengakibatkan pembatalan bagi mereka yang terpilih dalam pemilu.

Komisioner KPU Hasyim Asyarie mengatakan, aplikasi ini diharapkan mempermudah peserta pemilu dalam melaporkan dana kampanye.

Check Also

Sekjen PDIP Tegaskan Kepala Daerah Pendukung Jokowi Tak Kebal Hukum!

JAKARTA – Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma’ruf Amin, Hasto Kristiyanto mengatakan meski seorang ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
%d bloggers like this: