_
Home / Pemilu / Komisi II DPR Setuju Mantan Koruptor Dilarang Ikut Pilkada 2020
Mardani Ali Sera (Foto: Okezone)

Komisi II DPR Setuju Mantan Koruptor Dilarang Ikut Pilkada 2020

agregasi

 

JAKARTA – Wakil Ketua Komisi II Mardani Ali Sera menyatakan sangat setuju adanya usulan yang melarang mantan napi korupsi tak boleh maju dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2020.

“Ide pelarangan sejak awal saya setuju. Hak publik harus didahulukan dibanding hak pribadi,” kata Mardani kepada wartawan di Jakarta, Rabu (31/7/2019).

Politikus PKS ini membeberkan alasannya mendukung agar napi korupsi agar tidak boleh ikut bertarung di pesta demokrasi tahun depan. Sebab mereka sudah mencederai kepercayaan yang diberikan oleh publik.

“Narapidana kasus korupsi telah mencederai kepercayaan publik. Pilihan kebijakan melarang narapidana maju di Pilkada melindungi kepentingan publik,” ujarnya.

Karenanya, dia mengatakan usai masa reses Komisi II DPR bakal membahas permintaan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang meminta revisi UU Pilkada agar napi korupsi tak maju di Pilkada.

“Komisi II akan membahasnya pasca-reses,” kata Mardani.

Sebelumnya Komisi Pemilihan Umum (KPU) sepakat dengan usulan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar eks napi korupsi dilarang mencalonkan diri pada Pilkada Serentak 2020 mendatang. Namun KPU berharap ada revisi UU Pilkada untuk menjalankan hal tersebut.

“Pilkada 2020 kan sudah di depan mata. Sebenarnya kalau DPR dan pemerintah berniat baik sehingga hal yang pernah terjadi itu nggak terulang lagi itu bisa dimulai dengan revisi terbatas UU Pilkada, terutama soal persyaratan calon, yaitu mantan koruptor nggak boleh atau dilarang nyalon,” kata komisioner KPU Hasyim Asy’ari.

Check Also

270 Daerah Dipastikan Ikut Pilkada Serentak 2020

JAKARTA, Waspada.co.id – Pilkada Serentak 2020 diikuti sebanyak 270 daerah. Jumlah tersebut terdiri dari 9 ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.