_
Home / Pemilu / Heboh #2019GantiPresiden: Ngabalin Sebut Gerakan Makar, Bawaslu Bilang Bukan Pelanggaran
Massa deklarasi #2019GantiPresiden. (Syaiful/Okezone)

Heboh #2019GantiPresiden: Ngabalin Sebut Gerakan Makar, Bawaslu Bilang Bukan Pelanggaran

agregasi

 

JAKARTA, Waspada.co.id Kampanye #2019GantiPresiden menuai kontroversi dan bikin heboh. Deklarasi di berbagai daerah ditolak bahkan tak diizinkan polisi. Politisi dari dua kubu Jokowi maupun Prabowo Subianto lalu beradu opini soal gerakan yang digagas Ketua PKS Mardani Ali Sera tersebut.

Tenaga Ahli Deputi IV Kantor Staf Presiden, Ali Mochtar Ngabalin dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) juga berbeda pendapat.

Ngabalin yang pada Pilpres 2014 mendukung Prabowo dan kini beralih ke Jokowi tegas menyatakan bahwa #2019GantiPresiden adalah gerakan makar yang harus dihentikan.

“Seluruh aktivitas dan deklarasi yang terkait pergantian presiden harus dihentikan karena itu gerakan gerombolan pengacau keamanan negara,” kata politikus Partai Golkar itu, Senin (27/8/2018).

Menurut Ngabalin Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum mengatur persyaratan tentang kepentingan persatuan, dan kesatuan untuk menghargai pendapat orang lain.

Ali Mochtar Ngabalin (BBC Indonesia)

“Dan tidak mengacau keamanan negara, lihat di Pasal 6 dan Pasal 15 tentang sanksinya,” tukas Ngabalin. Dia mengapresiasi tindakan polisi yang membubarkan deklarasi #2019GantiPresiden di berbagai daerah.

Tapi, komisioner Bawaslu, Fritz Edward Siregar mengatakan bahwa aksi #2019GantiPresiden bukan bagian dari pelanggaran kampanye Pemilu. “Ini bagian dari kebebasan berbicara,” katanya seperti dilansir Antara.

Sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemilu, kata dia, maka yang disebut dengan pelanggaran kampanye baru dapat terjadi bila KPU telah menetapkan calon peserta pemilu termasuk calon presiden dan wakil presiden.

Sementara hingga saat ini belum ada satu pun bakal calon presiden dan wakil presiden yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum. Untuk itu, menurut dia, masalah ini bukan menjadi kewenangan Bawaslu.

Apabila terjadi hal-hal melanggar hukum, intimidasi, persekusi dalam aksi tersebut, Fritz mengatakan, itu harus dilaporkan ke kepolisian.

(sal/dv)

Check Also

BPN Tolak Hasil Pilpres, Tjahjo Kumolo: Jangan Sampai Akui Hasil Pileg

JAKARTA, Waspada.co.id – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo meminta semua pihak untuk konsisten dalam ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.