_
Home / Pemilu / Dialog Publik: Calon Wali Kota Medan Minta PNS Netral
WOL Photo/mrz

Dialog Publik: Calon Wali Kota Medan Minta PNS Netral

MEDAN, WOL – Calon Wali Kota Medan Ramadhan Pohan sangat berharap netralitas dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Pilkada Medan yang akan berlangsung 9 Desember mendatang. Ia menyebutkan, terkait tema dialog publik “Netralitas PNS di Pilkada Medan Mungkinkah?” yang berlangsung hari ini, Senin (31/8), PNS memang harus netral. Sebab PNS bukanlah karyawan perusahaan yang bisa diarahkan untuk menuju satu pilihan.

“Kalau itu terjadi, berarti itu pola lama. Pilkada ini harus damai, tertib, netral dan meninggalkan sikap anarkis,” ungkapnya saat menjabarkan sedikit soal diskusi tersebut.

Terkait adanya kampanye hitam saat dimulainya jadwal kampanye nanrinya, secara tegas ia melarang timnya melakukan kampanye hitam. Sebab sejak di daulat maju sebagai kandidat, sudah muncul pembusukan yang menyebutkan bahwa ia maju karena dibayar Rp5 miliar oleh eldin, agar Pilkada ini tidak ditunda.

“Saya berharap Pemilukada ini benar-benar melahirkan pemimpin yang di inginkan masyarakat. Namun saran saya, agar debat terbuka lebih diperbanyak, dari pada menghadirkan salah satu pasangan calon, namun hanya berganti nama menjadi tokoh masyarakat, ketika di undang,” lanjutnya.

Sementara itu, calon Wali Kota Medan Petahana (incumben), Dzulmi Eldin yang diwakili Akhyar Nasution menjelaskan, soal netralitas PNS tidak bisa diperbedabatkan. Pada dasarnya PNS memang harus netral. “Karena pasangan kami ingin menang secara bersih, bukan dengan cara yang tidak benar,” tegasnya.

Lebih lanjut Akhyar mempersilahkan kepada Panwaslih Kota Medan, jika ada tim pemenangannya melakukan kecurangan dilapangan. Silahkan dibuktikan jika pasangan kami lakukan kecurangan dilapangan. “Kami orang yang bermoral, kami orang yang beretika. Jadi kami tidak mungkin lakukan hal negatif,” jelasnya.

Dalam waktu yang sama, Panwaslih Kota Medan, Uliansah menyebukan, pihaknya sebagai pemegang amanat Undang-undang sudah bekerja. Salah satu contoh yang sudah dilakukan yakni, Panwaslih sudah memanggil oknum camat yang ikut mensosialisasikan salah satu pasangan calon beberapa waktu lalu.

“Kami hanya bisa merekomendasikan kepada Inspektorat Kota Medan agar menindak PNS yang terlibat dukung mendukung salah satu pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Medan,” imbuhnya.

“Untuk meningkatkan pengawasan, dari 3000-an Tempat Pemungutan Suara (TPS), Panwas menempatkan satu orang per TPS. Itu janji kami,” yakinnya.

Disisi lain, Ketua KPU Kota Medan Yenni Khairiah Rambe mengaku, tema yang diangkat ini bukan isu yang baru. Karena sebelumnya juga sudah muncul isu serupa.

Dijelaskan Yenni, berdasarkan pengalaman KPU Medan pada tahun 2010, banyak PNS yang terlibat dukung mendukung. Sebab pada masa itu, banyak calon Wali Kota Medan berlatar belakang PNS.

“Ke khawatirannya bisa dibayangkan, kota ini minim dalam pelayanan. Disamping itu adanya blok-blok di pemerintahan jika ada PNS yang terlibat dukung mendukung,” jelas Yenni.

Yenni menjabaran, sudah jelas pada PKPU Nomor 12 thn 2015, kepala daerah dari PNS harus mundur dari jabatannya yang disertai dengan surat rekomendasi dari Kemendagri.

“Kita juga berhahap peran aktif masyarakat mengawasi Pilkada ini. Dan tidak mengarahkam PNS untuk memilih salah satu pasangan calon,” pungkasnya. (wol/mrz/data1)

Check Also

Diangkat Dirut Bank Sumut, Budi Utomo Fokus 3P

MEDAN, Waspada.co.id – Resmi diangkat menjadi Direktur Utama PT Bank Sumut, Muchammad Budi Utomo, akan ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.