_
Home / Pemilu / BW: Situng KPU Harusnya Sama dengan Hitung Manual
Bambang Widjojanto (Foto: Okezone)

BW: Situng KPU Harusnya Sama dengan Hitung Manual

agregasi

 

JAKARTA – Ketua Tim Hukum Prabowo-Sandi, Bambang Widjojanto (BW), mempertanyaakan soal hasil suara dalam Sistem Penghitungan (Situng) Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang berbeda dengan penghitungan manual pada hasil Pemilu 2019. Menurutnya, antara situng dan perhitungan manual seharusnya sama.

BW menjelaskan, Situng merupakan kewajiban KPU sebagaimana dalam undang-undang sebagai sarana sosialisasi, transparansi, akuntabilitas, dan rekam jejak. Untuk itu, antara Situng dan penghitungan manual merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan.

“Jadi yang namanya Situng itu memiliki legal standing dan eksistensinya dilindungi. Seharusnya, hasil di Situng itu sama dengan hasil rekapitulasi berjenjang dan ada hukum disclaimer. Disclaimer itu tidak bisa menjustifikasi seolah-olah itu justified,” kata BW di Media Center Prabowo-Sandi, Jalan Sriwijaya I, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (24/6/2019).

Mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ini menilai, saat ini Situng sebagai alat kontrol masyarakat memiliki masalah. Padahal harusnya bisa digunakan untuk menguji metode forensik salah satunya analisis daftar pemilih tetap (DPT).

Sementara, terkait dengan metode pembuktian, harus menggunakan metode sengketa di mana bukti surat menjadi utama, kemudian keterangan saksi fakta, lalu keterangan ahli, baru petunjuk lainnya. Sedangkan Mahkamah Konstitusi (MK), adalah corong konstitusi bukan corong undang-undang. Sehingga jika proses itu curang maka hasilnya dipastikan penuh kecurangan.

“Nah, apalagi yang sangat menarik? Tadi saya menjelaskan ini ada satu HP ada sistem lain saya bisa kloning ini, dan itu sesungguhnya yang kami curigai, sistem teknologi informasi yang ada di KPU itu tingkat kehandalannya lemah,” kata BW.

Ia kemudian mempertanyakaan, apakah Situng KPU yang dikembangkan sudah dilakukan audit forensik sesuai aturan hukum yang mengatur.

“Coba cek, apakah KPU pernah menjawab audit investigasi atau audit forensik? Dan itu artinya, dia juga tidak bisa mendeligtimasi saksi kami. 22 juta DPT yang bermasalah itu tidak pernah di counter. Harusnya justifiel. Yang 22 juta itu kami buktikan dengan bukti 146A dan 146B dan jumlahnya itu hampir tiga truk. Itu yang namanya bukti ‘wow’ itu,” tegasnya.

BW mengklaim, bahwa permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2019 yang diajukan pihaknya di MK, berdasarkan alat bukti yang dimiliki tidak mampu dijelaskan oleh KPU. BW pun optimistis akan memenangkan gugatan sengketa Pilpres 2019.

“Saya berangkat dari optimisme, karena hanya dengan optimisme lah kita bisa menjemput harapan. Bagaimana hasil akhirnya? Saya bilang hasil akhir bukan urusan saya, biarlah Allah yang menentukan hasil akhir. Saya akan menghadirkan bukti yang kami punya, biarkan Allah yang melengkapi seluruh bukti itu. ini simple aja gitu loh,” tutupnya.

Check Also

JAKARTA – Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais, meminta partainya untuk tetap berada di luar ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
%d bloggers like this: