_
Home / Pemilu / BPN Sebut Ada Pemufakatan Curang yang TSM dari Hulu sampai Hilir
Dahnil Anzar Simanjuntak

BPN Sebut Ada Pemufakatan Curang yang TSM dari Hulu sampai Hilir

agregasi

 

JAKARTA – Koordinator Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi,  mengungkapkan dalam proses Pemilu 2019 terdapat fakta pemufakatan curang yang terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) dari hulu hingga hilir.

“Kami melihat ini ada permufakatan curang yang TSM mulai dari hulu sampai hilir. Kami gunakan pendekatan piramida. Piramida yang paling dasar dan kuat namanya pasal 22 huruf (e) dari konstitusi dasar. Yaitu yang mengatakan pemilu harus jurdil (jujur dan adil),” kata Dahnil dalam diskusi di Media Center Prabowo-Sandi, Jalan Sriwijaya I, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (24/6/2019).

Dengan demikian, lanjutnya, dasar gugatan sengketa Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK) yang dilakukan oleh tim hukum Prabowo-Sandi adalah pembuktian dugaan Pemilu yang tidak dilaksanakan secara jujur dan adil.

“Makanya MK tidak boleh punya paradigma sebagai mahkamah kalkulator. Tapi Mahkamah Konstitusi yang sesungguhnya. Makanya paradigmanya harus yang konstitusional, substantif. Piramida dasarnya kita menggugat kejujuran dan keadilan yang absen,” terangnya.

Kemudian, bagian dari piramida selanjutnya adalah dugaan kecurangan yang TSM. Dahnil mengklaim bahwa pihaknya berhasil membuktikan dalam persidangan. Salah satunya terkait Training Of Trainer (TOT) yang dilakukan kubu 01. “Dalam training saksi 01 itu ada statement pengajaran yang menunjukkan ada pemufakatan curang,” bebernya.

Sebab, dalam TOT tersebut terbukti adanya penggunaan diksi dan narasi bahwa ‘kecurangan bagian dari demokrasi’ dan ‘untuk apa aparat netral’.

“Kemudian apa yang disampaikan Hasto bahwa 02 harus dilabeli radikal, pro khilafah dan macam-macam. Kemudian ada statement kita harus kuasai semua level sampai KPPS. Ini pemufakatan awal,” jelasnya.

Disisi yang lain, tim hukum Prabowo-Sandi juga membuktikan secara ilmiah dan fakta dilapangan terkait adanya dugaan DPT siluman. Sebab dalam persidangan KPU tidak mampu menunjukkan C7 atau daftar hadir ketika diminta oleh BW.

“Ketika minta itu, KPU tidak mampu tunjukkan data C7. Jadi DPT siluman itu fakta. Ini hulunya ada pemufakatan curang. Dalam prosesnya ada keterlibatan aparat, mobilisasi BUMN, keterlibatan kepala daerah, institusi negara. Hilirnya ada Situng bermasalah. C1 editing dan sebagainya. Saya usaha gambarkan konstruksi mulai dari hulu,” tukasnya.

Check Also

Gerindra Bicara Soal 2024: Politik Dinamis, Sekarang Lawan Nanti Bisa Jadi Kawan

  JAKARTA – Wakil Ketua Umum (Waketum) DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad angkat bicara ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.