Home / Pemilu / Ada “Penumpang Gelap” dalam Gerakan #2019GantiPresiden?
foto: Ist

Ada “Penumpang Gelap” dalam Gerakan #2019GantiPresiden?

agregasi

 

BANDUNG – Sejumlah elemen menolak deklarasi gerakan #2019GantiPresiden di Bandung, Jawa Barat. Mereka beranggapan bahwa gerakan tersebut menuai kontroversi dan memecah belah masyarakat.

Bahkan beberapa pihak meyakini bahwa gerakan ganti presiden tersebut ditunggangi oleh beberapa paham radikal yang siap memecah belah masyarakat. Ketua Pusat Studi Politik & Keamanan (PSPK) Universitas Padjadjaran, Muradi mengungkapkan setidaknya ada lima indikasi mengapa gerakan yang diinisiasi oleh Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera itu ditunggangi “penumpang gelap”.

Pertama, jelas Muradi, meski terllihat seolah mendukung salah satu calon presiden di Pilpres 2019. Namun gerakan tersebut masih enggan untuk diasosiasikan dengan pasangan tertentu.

“Hal ini mengindikasikan bahwa ada agenda yang berbeda antara kader partai tersebut dengan gerakan tagar ganti presiden,” ungkap Muradi.

Kedua, aksi dan deklarasi tagar ganti presiden diidentikkan sebagai gerakan agama atau setidaknya berbasis dengan agama tertentu dengan menjadikan rumah ibadah sebagai bagian dari kampanye tagar ganti presiden. Gerakan tersebut selalu mengasosiasikan pemerintah anti-agama tertentu meskipun misalnya capres petahana menjadikan ulama sebagai cawapresnya.

“Artinya secara politik, bukan hanya tidak mengingingkan bakal calon yang diusung para anggota presidium tersebut, tapi juga menganggap bahwa ulama yang diusung oleh petahan sebagai figur yang tidak diinginkan. Karena itu esensi gerakan tagar ganti presiden tidak dalam mengusung salah satu pasangan calon dari dua pasangan calon yang ada saat ini, melainkan ada agenda politik tersendiri yang sama sekali berbeda dengan hajat politik yang tengah berlangsung saat ini,” beber Muradi.

Ketiga, dalam setiap aksi dan deklarasi yang dilakukan hampir tidak pernah menyebut pasangan yang ingin diusung oleh partai dari presidium tagar ganti presiden tersebut. Jika jeli dalam melihat sejumlah orasi yang dilakukan kerap kali memancing solidaritas keumatan dengan berbagai isu yang belum tentu teruji kebenarannya.

“Hal ini mengingatkan kita pada jargon yang sering digunakan oleh HTI sebelum dibubarkan dan dilarang oleh pemerintah,” jelas Muradi.

Keempat, tagar ganti presiden juga secara eksplisit dan terbuka mengklaim sebagai gerakan konstitusional, namun pada praktiknya itu adalah bagian yang kemudian dijadikan pijakan legal argumentatif apabila gerakan yang dilakukan ditolak atau dilarang. Di sisi yang lain mereka juga kerap menggunakan jargon-jargon dan simbol yang digunakan oleh HTI dan juga ISIS, yang bila mengacu pada UU Anti Teror telah masuk wilayah penyebaran paham radikal dengan simbol-simbol tersebut.

Dan kelima, hampir pasti gerakan tagar ganti presiden akan bermetamorfosa kembali untuk menolak penggunaan tagar 2019prabowo presiden yang harusnya diusung serius oleh kader-kader yang partainya mengusung mantan danjen Kopassus tersebut sebagai capres.

“Hal ini agak mirip saat simbolisasi 212 redup, yang kemudian menggunakan tagar ganti presiden. Artinya ada penegasan bahwa gerakan tagar ganti presiden tidak menginginkan pola formal konstitusional sebagaimana yang diatur oleh undang-undang dalam proses pergantian kepemimpinan politik nasional,” ungkap Muradi.

Sebelumnya, inisiator #2019GantiPresiden, Mardani Ali Sera menolak bahwa gerakan yang diprakarsainya ditunggangi elite HTI. Ia bahkan mengklaim bahwa gerakan tersebut benar-benar murni lahir dari kader PKS untuk memberikan pendidikan politik kepada masyarakat.

“Itu ada PKS-nya juga. Di banyak tempat tidak ada ditempel PKS, tempel Gerindra nggak ada. Kita nggak bawa partai di sini dan tidak bawa HTI. Boro-boro HTI, FPI juga nggak,” kata Mardani beberapa waktu lalu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
%d bloggers like this: