Breaking News
Home / Medan / Warga Ngadu ke DPRD Soal Akses Jalan ke SMAN 21 Ditutup
WOL Photo/muhammad rizki
WOL Photo/muhammad rizki

Warga Ngadu ke DPRD Soal Akses Jalan ke SMAN 21 Ditutup

MEDAN, WOL – Sejumlah warga yang bermukim di Kecamatan Medan Denai meminta Komisi A DPRD Medan menjembatani keluhan warga kepada pihak terkait, perihal pembebasan lahan 300 meter yang menghubungkan antara jalan utama menuju sekolah SMAN 21.

Pasalnya, selama ini para siswa/i yang bersekolah di sana sangat membutuhkan akses jalan.

Perwakilan warga, Ali Solikin Siregar, yang juga bertugas sebagai Kepala Lingkungan (Kepling) IX Kelurahan Medan Tenggara, Kecamatan Medan Denai, mengatakan bahwa warga sekitar maupun siswa/i yang bersekolah di SMAN 21 butuh akses jalan. Jika tidak mengambil jalan pintas yang panjang 300 meter tersebut, maka para siswa akan jauh memutar menuju sekolah mereka.

“Kawasan SMA Negeri 21 itu berada di Jalan Kramat Indah. Tapi tidak ada jalan bagi siswa/i untuk menuju sekolah. Kalau pun jalan harus mengintari kebun milik PTPN II dan sangat jauh. Sementara tidak jauh dari sekolah itu ada kurang lebih lahan 300 meter yang bisa dijadikan jalan potong. Jadi mohonlah kami dibantu, kasihan kami lihat anak-anak sekolah itu,” ungkapnya, Selasa (14/11).

Permintaan inipun didukung Lurah Medan Tenggara, Pandapotan Ritonga. Dikatakan, para warga sudah membuat permohonan sehingga dikeluarkan surat dukungan.

“Warga sudah bermohon kepada kami sebagai pihak kelurahan pun sudah mengeluarkan surat agar lahan kosong itu dibuat jalan tembus,” paparnya.

Masih di tempat yang sama, Camat Medan Denai, Hendra Asmilan, yang hadir menerangkan bahwa lahan kosong kurang lebih 300 meter merupakan area wilayah Medan. Tapi hingga kini tidak diketahui pemiliknya.

“Kawasan ini berbatasan dengan PTPN II, tapi untuk di area SMAN 21 masih ada lahan kosong yang masuk area Kota Medan. Tapi siapa pemiliknya dan dimana tinggalnya kita tidak tahu,” terangnya.

Masriani Boru Simamora, mewakili pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) saat itu menyarankan agar terlebih dahulu dilakukan peninjauan ke lapangan secara bersama-sama sehingga diketahui status tanah yang diusulkan warga.

Anggota DPRD Medan, Rajuddin Sagala, yang memimpin rapat, menyarankan agar dilakukan pertemuan secara menyeluruh.

“Dalam hal ini kita harus mengundang pihak Dinas PU untuk melihat apakah tanah yang diusulkan warga bisa dibuat jalan secara lurus. Dan proses lainya harus melibatkan pihak Dinas KPPR Medan, BPN termasuk lurah dan camat untuk mengetahui langsung lahan yang diminta warga. Karena ada tiga kapling tanah kosong yang statusnya merupakan SK Camat. Maka harus ditinjau juga ke lapangan. Jadi seluruh instansi ini akan kita panggil dulu untuk bersama-sama meninjau ke lapangan,” imbuhnya.

Anggota Komisi A lainnya, Umi Kalsum, menyebutkan seluruh proses pembebasan lahan itu membutuhkan waktu yang panjang.

“Bagaimana pun kita bersama-sama duduk satu meja dan melakukan peninjauan ke lapangan. Apakah lahan tiga persil yang kosong ada tidak pemiliknya dan mau tidak dilakukan pembebasan dengan sistem ganti rugi dari Pemerintah Kota Medan bila disetujui,” tukasnya.(wol/mrz/data1)

Editor: SASTROY BANGUN

Check Also

WOL Photo/muhammad rizki

Tunjangan DPRD Medan Naik, Kehadiran Minim

MEDAN, WOL – Ada pemandangan miris di gedung DPRD Medan. Betapa tidak, tunjangan pimpinan dan ...

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.