_
Home / Fokus Redaksi / Waduh! Ternyata Eldin Butuh Uang Perjalanan Dinas ke Jepang Yang Nombok Rp800 Juta
ANTARA

Waduh! Ternyata Eldin Butuh Uang Perjalanan Dinas ke Jepang Yang Nombok Rp800 Juta

Waspada.co.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Wali Kota Medan periode 2014-2015 dan 2016-2021, Tengku Dzulmi Eldin sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait dengan proyek dan jabatan pada Pemerintah Kota Medan tahun 2019.

Tak hanya Eldin, Kepala Dinas PUPR Kota Medan Isa Ansyari dan Kepala Bagian Protokoler Kota Medan Syamsul Fitri Siregar juga kini berstatus tersangka.

“Setelah melakukan pemeriksaan dan sebelum batas waktu 24 jam sebagaimana diatur dalam KUHAP, dilanjutkan dengan gelar perkara, maka disimpulkan adanya dugaan tipikor dugaan penerimaan suap terkait proyek dan jabatan oleh Wali Kota Medan,” ujar Wakil Ketua KPK Saut Situmorang saat konferensi pers di Kantornya, Jakarta, Rabu (16/10) malam.

Dalam paparan KPK, perkara tersebut bermula pada bulan Juli 2019 TDE (Dzulmi Eldin)melakukan perjalanan dinas ke Ichikawa Jepang didampingi beberapa kepala dinas di lingkungan Pemerintah Kota Medan. Perjalanan dinas ini dalam rangka kerjasama sister city antara Kota Medan dan Kota Ichikawa di Jepang.

Dalam perjalanan dinas tersebut, di luar rombongan Pemerintah Kota Medan, TDE mengajak serta istri, 2 (dua) orang anak, dan beberapa orang lainnya yang diduga tidak berkepentingan. Keluarga TDE bahkan memperpanjang waktu tinggal di Jepang selama 3 (tiga) hari di luar waktu perjalanan dinas. Di masa perpanjangan tersebut keluarga TDE didampingi oleh Kasubbag Protokol Pemerintah Kota Medan yaitu SFI (Syamsul Fitri Siregar).

Akibat keikutsertaan pihak-pihak yang diduga tidak berkepentingan, terdapat pengeluaran perjalanan dinas Wali Kota yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan tidak bisa dibayarkan dengan dana APBD. Pihak tour & travel kemudian menagih sejumlah pembayaran tersebut kepada TDE.

TDE kemudian bertemu dengan SFI dan memerintahkannya untuk mencari dana dan menutupi akses dana non-budget perjalanan ke Jepang tersebut dengan nilai sekitar Rp800 juta.

Kadis PUPR mengirim Rp200 juta ke wali kota atas permintaan melalui protokoler untuk keperluan pribadi wali kota.

Pada tanggal 10 Oktober 2019, SFI menghubungi APP Ajudan TDE dan menyampaikan adanya keperluan dana sekitar Rp800-900 juta untuk menutupi pengeluaran di Jepang. SFI kemudian membuat daftar target kepala-kepala dinas yang akan dimintakan kutipan dana, termasuk diantaranya adalah kadis-kadis yang ikut berangkat ke Jepang dan Kepala Dinas PU Kota Medan IAN (Isa Ansyari) meskipun tidak ikut berangkat ke Jepang.

Diduga IAN dimintai uang tersebut karena diangkat sebagai kadis PU oleh TDE.

Sebagai pihak yang diduga menerima suap, Eldin dan Syamsul disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sementara sebagai pihak yang diduga pemberi, Isa Ansyari disangkakan melanggar pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (wol/ags/data2)

Editor: Agus Utama

适适

Check Also

KPK Cekal Akbar Himawan Buchari Terkait Kasus Dzulmi Eldin

  JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencegah Anggota DPRD Sumatera Utara dari Fraksi Partai ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.