Breaking News
Home / Fokus Redaksi / Usut Oknum Dishub Medan Pungli Jukir
WOL Photo
WOL Photo

Usut Oknum Dishub Medan Pungli Jukir

MEDAN, WOL – Aparat penegak hukum diminta supaya mengusut oknum Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Medan yang melakukan pungutan liar (pungli) terhadap sekitar 1.500 petugas juru parkir (jukir) di Kota Medan dengan modus pengadaan tanda pengenal (Id card) jukir.

Penegasan ini disampaikan Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Medan, Andi Lumbangaol, menyikapi keresahan petugas jukir yang dikutip setiap pergantian/perpanjangan kartu pengenal per tiga bulan sekali sebesar Rp25 ribu hingga Rp50 ribu. Parahnya, pengadaan kartu pengenal tersebut tidak termasuk retribusi pendapatan asli daerah (PAD) namun dinikmati oknun tertentu di Dishub Medan.

“Praktik pungli ini sangat kita sayangkan. Karena korbannya petugas parkir yang tergolong warga miskin. Kasihan mereka, suatu pekerjaan yang penuh resiko namun harus diperas lagi. Kejadian ini sudah berlangsung lama dan saatnya untuk dibenahi,” tegas Andi yang juga menjabat Ketua Fraksi Persatuan Nasional (Pernas) DPRD Medan ini, Kamis (17/8).

Politisi PKPI ini menambahkan, pungli di Dishub Medan bukan itu saja, tapi juga kepada pengamat parkir di kota Medan. Sebab, untuk mendapatkan izin pengamat parkir harus membayar pelicin Rp400 ribu hingga Rp500 ribu. Dan itu sudah menjadi rahasia umum. Diharapkan penegak hukum maupun saber pungli supaya mensiasati aroma pungli di Dishub Medan dan saatnya untuk diberantas.

“Bayangkan, jika berdasarkan data jumlah jukir dari Dishub Medan sebanyak 1.500 orang. Jika dikali 4 kali pengurusan Rp25 ribu, berarti setahun satu jukir mengeluarkan Rp100 ribu. Dan jika dikali jumlah seluruh jukir sebanyak 1.500 jukir berarti Rp150 juta uang yang diduga dipungli oleh oknum di Dishub,” urainya.

Sekretaris PKPI Kota Medan ini sempat mempertanyakan temuan itu kepada Kadishub Kota Medan, Renward Parapat, pada kesempatan rapat pembahasan KUA- PPAS Selasa (15/8) lalu, Kadishub mengakui adanya kutipan tersebut namun tidak termasuk retribus PAD. Untuk itu ia meminta Kadishub supaya mengawasi anggotanya dan tidak lagi melakukan kutipan melainkan harus menggratiskannya. Begitu juga kepada petugas jukir agar tidak mau membayarnya.

“Masih banyak ditemukan para jukir yang mengutip parkir di jalan-jalan nasional. Ini harus ditindak karena di jalan nasional kan tidak boleh dikutip parkir. Contohnya Jalan Jamin Ginting, Jalan Gagak Hitam/Ringroad, Jalan Asrama Haji/AH Nasution dan Jalan Yos Sudarso,” pungkasnya. (wol/mrz)

Editor: SASTROY BANGUN

Check Also

Ketua Komisi A DPRD Medan priode 2018, Andi Lumbangaol.

PR Ketua Komisi A Panggil Direktur MSDC

MEDAN, WOL – Andi Lumbangaol dari Fraksi Persatuan Nasional (Pernas) DPRD Medan asal Partai PKPI ...

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.