Home / Medan / “Usut Dugaan Kebocoran Retribusi Parkir Tepi Jalan”
Ketua Komisi D DPRD Medan, Parlaungan Simangunsong. (WOL Photo/muhammad rizki)

“Usut Dugaan Kebocoran Retribusi Parkir Tepi Jalan”

MEDAN, Waspada.co.id – Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Medan bocor. Bahkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2017 realisasi pendapatan dari pos retribusi parkir tepi jalan umum hanya sebesar Rp19,74 miliar atau sebesar 47,21 persen dari target sebesar Rp41,81 miliar.

Ketua Komisi D DPRD Medan, Parlaungan Simangunsong, menilai kebocoran PAD Dishub lantaran kurangnya pengawasan dan adanya pembiaran terhadap maraknya parkir tepi jalan di Kota Medan.

“Hampir semua ruas jalan selalu ada pengutipan parkir. Di Medan ini hampir tidak ada lahan parkir yang kosong, semuanya ada. Termasuk di kawasan jalan nasional, seperti Jalan Sisimangaraja. Itu kan jalan nasional dan tak boleh ada parkir, tapi malah banyak lokasi parkir di sana. Padahal sudah ada diatur dalam perda dan perwalnya yang mengatur di mana saja ada parkir,’’ ungkapnya, Kamis (11/10).

Dikatakan, ada 17 lokasi jalan nasional dan provinsi di Kota Medan yang dilarang parkir sesuai dalam Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan dan Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2013. Jalan tersebut diantaranya, Jalan Gagak Hitam/Jalan Setia Budi, Jalan Binjai Raya/Jalan Gatot Subroto, Jalan AH Nasution, Jalan Ngumban Surbakti/Jalan Letjend Jamin Ginting.

Kemudian Jalan Pertahanan, Jalan Asrama, Jalan Krakatau, Jalan Pertempuran/Fly Over Brayan, Jalan KL Yos Sudarso/Jalan Veteran-Marelan Sp Kantor, Jalan Sisingamangaraja, Jalan Helvetia/Jalan Pertempuran, Jalan Kapten Sumarsono, Jalan Krakatau Ujung, Jalan Kolonel Bejo, Jalan Letda Sudjono dan Jalan Medan-Belawan.

Tapi karena kurangnya pengawasan dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, pengutipan parkir tetap berlangsung di kawasan yang merupakan zona larangan parkir tersebut. Parlaungan juga menilai, pengutipan parkir tepi jalan sudah tak sesuai dengan Perda yang telah ditetapkan. Bahkan rata-rata mengikuti retribusi di ambang tertinggi.

“Fakta pengutipan parkir di lapangan, petugas parkir meminta bayaran Rp2.000 untuk kendaraan roda dua dan Rp3.000 untuk kendaraan roda 4, tanpa melihat kelas parkir yang sudah ditetapkan Pemko Medan. Tidak terkecuali, semua rata-rata mobil dikutip Rp3000, ada juga yang Rp5000. Jadi dari mana dasarnya bisa tak tercapai target,” ketusnya.(wol/mrz/data2)

Editor: SASTROY BANGUN

Check Also

Ketua Komisi C DPRD Kecewa Sikap Pemko Medan Absen RDP

MEDAN, Waspada.co.id – Ketua Komisi C DPRD Medan, Boydo HK Panjaitan, mengaku kecewa dengan sikap ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
%d bloggers like this: