Home / Medan / Toto Dirgantoro: GPEI Versi Benny Legal Secara Hukum
Sekjen Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia (GPEI)‎, Toto Dirgantoro. (WOL Photo)

Toto Dirgantoro: GPEI Versi Benny Legal Secara Hukum

MEDAN, Waspada.co.id – Toto Dirgantoro, mengimbau kepada masyarakat dan pemerintah agar tidak bekerja sama dengan asosiasi yang tidak sah. Sebab dikhawatirkan akan menimbulkan akibat hukum.

“Kami sudah menyampaikan ke asosiasi semua, bahwa kita berteman tetapi ada aturannya. Jadi tolong mengikuti aturan yang ada. GPEI (Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia) yang sah adalah versi Pak Beni Soetrisno,” tegas Sekretaris Jenderal (Sekjen) Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia (GPEI)‎ versi Benny Soetrisno, ‎Kamis (7/6).

Dalam kesempatan itu, Toto juga menjawab perihal tanggapan Wakil Gubernur Sumut, Nurhajizah Marpaung, yang meminta masing-masing pihak berdamai dan saling rangkul.

“Berdamai mengikuti semua keputusan yang ada, yakni GPEI Pak Benny. Ya sudah, kubu lain tidak perlu lagi pakai nama GPEI, maka persoalan selesai,” bilangnya.

Toto menambahkan, sepanjang mengikuti keputusan yang ada di negara ini maka tak mungkin terjadi gesekan. Kubu yang lain juga sebenarnya sudah tahu dan telah diingatkan teman-temannya. “Kejadian di Sumut mirip dengan di Tanjung Priok,” terangnya.

Disinggung soal diangkatnya Landen Marbun SH yang juga anggota DPRD Kota Medan sebagai Ketua Sumatera Utara oleh Khairul Mahalli, Toto Dirgantoro menyayangkannya.

“Saya sangat menyayangkan, yang diangkat itu anggota dewan. Untuk apa dipaksakan, malah sayang reputasi dia, sebutnya sembari menambahkan bahwa tugas GPEI tetap berjalan meningkatkan ekspor nasional.

Intinya, sambung Toto, mereka tidak mau menggubris kubu lain dan tetap berpegangan pada Undang-undang dan keputusan yang ada.

Dia menambahkan,‎ sebetulnya kubu lain melangkah sudah cacat hukum karena putusan Mahkamah Agung (MA) yang benar GPEI versi Benny.

“Saya pikir kalau tujuan pihak lain mau mengembangkan ekspor nasional, mereka bisa membikin nama yang lain karena keputusan pengadilan sudah kalah,” ungkapnya.

“Dengan putusan pengadilan tersebut, mereka tak punya hak menggunakan atau mendeklarasikan diri sebagai ketua umum karena dasar hukumnya tidak ada. “Tapi dia memaksakannya, sehingga Pak Benny melapor ke Bareskrim Polri,” pungkasnya.(wol/lvz/data1)

Editor: SASTROY BANGUN

Check Also

Gubernur Lantik Bupati Batubara, Maksimalkan Waktu 48 Hari Kerja

MEDAN, Waspada.co.id – Gubernur Sumatera Utara (Sumut) H Edy Rahmayadi melantik RM Harry Nugroho sebagai ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
%d bloggers like this: