Home / Medan / Terbengkalainya Pasar Kampung Lalang Tanggung Jawab Dinas PKP2R
Anggota Komisi D DPRD Medan, Ilhamsyah. (WOL Photo)

Terbengkalainya Pasar Kampung Lalang Tanggung Jawab Dinas PKP2R

MEDAN, WOL – Desakan untuk Pemko Medan mengambil alih pembangunan Pasar Kampung Lalang terus bergulir. Ketua Fraksi Golkar DPRD Medan, Ilhamsyah, menilai hal ini bertujuan agar pedagang di pasar tersebut tidak terbengkalai akibat aktivitas pembangunannya yang sudah terhenti. Di mana PT Budi Mangun KSO selaku pemenang tender diduga menelantarkan pembangunan pasar tersebut tanpa alasan yang jelas.

“Pemko Medan harus mem- blacklist PT Budi Mangun KSO yang dinilai tidak mampu melaksanakan pembangunan pasar tersebut. Padahal, telah mengambil Down Payment (DP) sebesar Rp5,2 miliar dari total alokasi revitalisasi sebesar Rp26 miliar lebih,” katanya, Selasa (6/3).

“Ini sudah jelas wanprestasi atau ingkar janji yang telah dilakukan PT Budi Mangun KSO yang tidak melanjutkan pembangunan pasar Kampung Lalang,” sambungnya.

Ilhamsyah menambahkan, sesuai dengan perjanjian yang disepakati di dalam rapat dengar pendapat (RDP) lintas komisi beberapa waktu lalu, seharusnya 30 hari pertama setelah perjanjian yang disepakati antara PT Budi Mangun KSO dengan masyarakat dan Pemko Medan, segera dievaluasi yang mana progres kerjanya harus mencapai minimal 30 persen.

“Kesepakatan itu tidak dilakukan dengan alasan yang tidak diketahui. Perjanjiannya, 90 hari kerja terhitung sejak 24 Desember 2017, Pasar Kampung Lalang harus sudah selesai. Artinya anggaran yang disediakan untuk pembangunan Pasar Kampung Lalang sebesar Rp26 miliar lebih, selama 1 bulan pertama pengerjaannya seharusnya sudah menggunakan dana Rp7,8 miliar (30 persen),” bebernya.

Dalam kesempatan itu, Ilhamsyah Anggota Komisi D DPRD Medan ini juga meminta Kepala Dinas PKP2R Kota Medan, Samporno Pohan, bertanggung jawab terkait akan menganggarkan kembali anggaran revitalisasi pasar tersebut pada P-APBD 2018 sebesar Rp23 miliar,  yang terungkap dalam RDP beberapa waktu lalu dengan perwakilan pedagang.

Ilhamsyah juga kecewa terhadap Pemko Medan yang menyerahkan ‘bola panas’ tersebut untuk pedagang lemparkan ke DPRD Medan. Sebab, DPRD Medan hanya dapat menganggarkan untuk pembangunan pasar.

“DPRD Medan selalu menerima bola panasnya. Kan kami sifatnya menganggarkan saja, tetap Pemko Medan yang melaksanakannya. Dinas PKP2R harusnya bertanggung jawab dengan mengambil alih pembangunan pasar Kampung Lalang. Jangan biarkan pedagang terus yang dikorbankan,” pungkasnya.(wol/mrz/data2)

Editor: SASTROY BANGUN

Check Also

Hasil RDP, Pemborong Jembatan Titi II Sicanang Selamat Dari Tuntutan?

MEDAN, Waspada.co.id – Kontraktor Jembatan Titi II Sicanang nampaknya dapat bernafas lega. Pasalnya saat rapat ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
%d bloggers like this: