Home / Medan / Temuan Reses: Ratusan KK Nias di Renggas Pulau Tak Punya Identitas
WOL Photo

Temuan Reses: Ratusan KK Nias di Renggas Pulau Tak Punya Identitas

MEDAN, Waspada.co.id – Ratusan masyarakat suku Nias di Lingkungan 31, Kelurahan Renggas Pulau, Kecamatan Medan Marelan merasa didiskriminasi oleh Pemerintah Kota Medan (Pemko Medan). Hal itu terungkap, saat tokoh adat masyarakat setempat, Jonius Wau diberikan hak berbicara dalam pelaksanaan Reses I anggota DPRD Medan, Jangga Siregar, Senin (11/2).

“Banyak warga Nias di sini. Ada 512 kepala kekuarga (KK). Di Pasar IV juga ada, tapi anehnya di kantor lurah tak ada data kami. Itu saya tahunya waktu bulan Desember tahun lalu. Kami merasa tak dianggap. Tak tahu kami kenapa, mungkin ada komunikasi kami dengan pemerintah yang terhambat,” ungkapnya.

Jonius juga mengatakan, selama ini warga Nias di Kelurahan Renggas Pulau juga kesulitan mendapatkan Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan dokumen kependudukan lainnya. Alhasil, sebagian masyarakat disini belum pernah menyalurkan hak pilihnya saat Pemilu.

“Saya jamin, disini tak ada satupun warga yang mempunyai KIS. Kami tak pernah didata soal itu. Padahal kami banyak disini. Begitu juga soal e-KTP, sampai sekarang banyak kami yang belum punya,” bebernya.

Tidak hanya soal itu, Jonius juga menjelaskan kondisi perekonomian warga di lingkungannya. Menurutnya, secara ekonomi, masyarakat Nias layak dianggap lemah, karena tingkat pendidikannya yang rendah. “Dari ratusan orang disini, paling yang anaknya yang kuliah cuma 10 orang. Itukan membuktikan ekonomi warga disini sulit. Ada kesenjangan sosial yang cukup tinggi disini,” jelas pria yang sudah belasan tahun tinggal di kawasan Medan Utara tersebut.

Keluhan lainnya juga disampaikan Efon Waruwu. Ia mengaku sulitnya masyarakat Lingkungan 31 mendapatkan air bersih. “Air disini sangat sulit. Kita bertahun- tahun menunggunya. Tapi tak datang juga. Begitu juga dengan penerangan jalan,” terangnya.

Menanggapi pernyataan Jonius Wau, Lurah Renggas Pulau Fajar Hamdi, menjelaskan pihaknya kini tengah melakukan pendataan ulang. “Saya baru 3 bulan menjabat, kita sedang data. Nanti kita akan klarifikasi. Mungkin ada miss komunikasi dengan pejabat sebelum saya,” kilahnya.

Menanggapi hal itu, anggota DPRD Medan Jangga Siregar menyebutkan pihaknya akan segera berkoordinasi dengan pihak kelurahan guna mengetahui sejauhmana persoalan. Dirinya juga menyebutkan, siap memfasilitasi warga dalam hal pengurusan dokumen kependudukan.

“Soal dokumen kependudukan, bukan sepenuhnya salah lurah. Jadi, jika ada e-KTP atau dokumen lain bapak ibu yang sudah lama tapi belum siap, saya akan bantu fasilitasi. Begitu juga dengan BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI), Pemko Medan ada tambahkan anggaran Rp21 milliar untuk BPJS Kesehatan. Saya siap bantu uruskan juga,” ucap politisi Hanura ini.

Menanggapi keluhan air bersih, Jangga meminta warga untuk bermusyawarah agar pipa distribusi air PDAM Tirtanadi bisa disambungkan ke lingkungan mereka.

“Saya minta kepada warga untuk bermusyawarah. Semua warga harus sepakat, jika sudah sepakat, saya akan ikut bantu. Saya juga akan cari donatur agar pipa distribusi air bisa segera masuk ke Gang Damak ini,” pungkasnya.(wol/mrz/data1)
Editor: SASTROY BANGUN

Check Also

DPRD: Dirut PD Pasar Harus Koperatif, Biar Kasus OTT Pasar Marelan Selesai

MEDAN, Waspada.co.id – Anggota Komisi C DPRD Medan, Jangga Siregar, menyayangkan tidak hadirnya Dirut PD ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
%d bloggers like this: