_
Home / Medan / Sosialisasi Perda KTR Bertujuan Agar Masyarakat Medan Sehat
WOL Photo

Sosialisasi Perda KTR Bertujuan Agar Masyarakat Medan Sehat

MEDAN, Waspada.co.id – Anggota DPRD Medan, Ihwan Ritonga, melakukan sosialisasi ke-10 Perda Nomor 3 tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Jalan Menteng VII Nomor 61 Kelurahan Menteng, Kecamatan Medan Denai, Sabtu (15/6) kemarin. Dalam Perda ini, disebutkan setiap orang yang merokok di tempat yang dinyatakan dilarang akan diancam pidana kurungan paling lama tiga hari.

“Orang yang merokok di tempat atau area yang dinyatakan KTR (Kawasan Tanpa Rokok) diancam pidana kurungan paling lama tiga hari. Atau denda paling banyak Rp.50.000,” ungkapnya.

Wakil Ketua DPRD Medan ini menambahkan, setiap orang atau badan yang mempromosikan, mengiklankan, menjual dan atau membeli rokok akan diancam pidana kurungan paling lama tujuh hari atau denda paling banyak Rp5 juta. Ia mengatakan, Perda ini dibuat dengan tujuan untuk menciptakan masyarakat yang sehat.

Dikatakan, di beberapa kota seperti Jakarta dan Bandung, Perda mengenai KTR telah berjalan. Untuk itu, masyarakat Kota Medan juga perlu pemahaman dan informasi mengenai Perda tersebut. “Makanya kita perlu menyosialisasikan ke masyarakat biar tidak kena tindak pidana,” ujarnya.

Dijelaskannya, Perda Nomor 3 tahun 2014 tentang KTR ini sudah lama dikeluarkan. Namun pemahaman masyarakat harus ditingkatkan untuk menciptakan kehidupan yang sehat dalam lingkungan, khususnya di dalam keluarga.

Di dalam Perda tersebut, adapun tempat-tempat yang dilarang merokok atau KTR adalah fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat bermain anak, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja dan tempat umum.

“Di rumah sakit ini tentunya tidak boleh merokok. Jadi kalau ada yang keluarga pasien menjenguk kemudian merokok, itu tidak boleh. Bisa ditegur itu. Tempat umum ini, semua tempat tertutup yang dapat diakses oleh umum. Di kantor pemerintahan juga,” katanya.

Lebih lanjut politisi Gerindra ini menjelaskan, di beberapa tempat umum seperti di bandara, mall, bus dan kereta api, sudah tersedia larangan KTR. Namun, diakuinya di dalam angkutan umum atau angkot, hal ini belum terlaksana. “Jadi kalau di tempat-tempat KTR ini, bisa ditegur karena memang ada Undang Undangnya. Angkut umum memang harus ada aturan KTR-nya,” imbuhnya.

Perda Nomor 3 tahun 2014 tersebut juga mengatur mekanisme peneguran. Pengelola tempat, pimpinan atau penanggung jawab tempat KTR wajib menegur pelaku pelanggaran.

“Tujuannya untuk menciptakan masyarakat yang sehat. Ini juga merupakan tanggung jawab sosial. Masyarakat juga berperan penting dalam mengaplikasikan Perda ini. Kalau melihat pelaku pelanggaran, silakan tegur. Jika dia tidak terima, silakan laporkan. Misalnya, kalau di mall, ada pelanggaran, lapor ke satpamnya,” pungkasnya. (wol/mrz/data2)

Editor: Agus Utama

Check Also

Mahfud MD: Belum Ada Amnesti di Luar Kasus Politik

JAKARTA, Waspada.co.id – Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD mengatakan amnesti belum pernah diberikan kepada ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.