_
Home / Medan / Sosialisasi Perda 5/2015 Tentang Penanggulangan Kemiskinan, Proklamasi Siap Fasilitasi
WOL Photo

Sosialisasi Perda 5/2015 Tentang Penanggulangan Kemiskinan, Proklamasi Siap Fasilitasi

MEDAN, Waspada.co.id – Salah satu upaya menanggulangi kemiskinan, Pemko Medan sudah menyiapkan program bedah rumah untuk rumah warga yang tidak layak huni. Karena pemerintah sebenarnya sudah memikirkan cara masyarakat miskin mendapatkan kehidupan layak.

Anggota DPRD Medan, Proklamasi Naibaho, mengatakan untuk menilai warga miskin atau tidak, aparatur yang melakukan penilaian harus objektif. Tidak menilai berdasarkan kekerabatan, sehingga warga yang benar-benar miskin mendapatkan bantuan tersebut.

Hal itu dikatakannya kepada ratusan warga Kecamatan Medan Johor saat menggelar Sosialisasi X Perda Kota Medan Nomor 5/2015 tentang Penanggulangan Kemiskinan di Kelurahan Kwala Bekala, Kecamatan Medan Johor, Jumat (30/8) kemarin.

“Warga miskin berhak mendapatkan bantuan dari pemerintah dan itu sudah diatur dalam Perda ini. Pemko juga diharapkan tetap fokus memperjuangkan peningkatan taraf hidup warga miskin sehingga bisa menjadikan Kota Medan sejahtera sekaligus mengurangi angka kemiskinan. Karena faktanya sampai saat ini masih banyak warga Medan yang hidup di bawah garis kemiskinan,” terangnya.

Politisi Partai Gerindra itu menambahkan warga penerima bantuan sudah ada kriterianya. Beberapa kriteria warga miskin, di antaranya luas lantai bangunan kurang dari delapan meter persegi, lantai tanah/bambu/kayu murahan, dinding bambu atau tembok tanpa plester, tidak memiliki jamban, tidak memakai listrik, air minum dari sumur, sungai atau air hujan, masak dengan kayu bakar, konsumsi daging sekali seminggu, sulit bayar biaya pengobatan, sumber pendapatan 600 ribu per bulan, dan lainnya.

“Saya siap membantu warga yang miskin untuk mengurus penerimaan bantuan tersebut,” janjinya.

Sebelumnya, sejumlah warga meminta agar Pemko Medan memperhatikan masyarakat yang miskin. Warga juga mempertanyakan tentang syarat penerimaan bantuan dari pemerintah. Selain itu, warga mempertanyakan cara mendapatkan bantuan program bedah rumah. Begitu juga pendataan pemerintah terhadap warga yang kurang mampu dirasakan masyarakat tidak memenuhi kriteria.

Menjawab itu, Proklamasi menyebutkan terkadang kendala di lapangan masih banyak aparatur yang tidak menilai objektif saat mendata warga layak atau tidak sebagai penerima. Seharusnya pendataan itu dilaksanakan dengan benar agar hasilnya juga benar.

“Artinya bantuan pemerintah itu benar-benar sampai kepada warga yang miskin, bukan berdasarkan koneksifitas atau faktor lainnya,” pungkasnya.(wol/mrz/data2)

Check Also

Pemko Medan Selalu Siap Bermitra Dengan DPRD Medan

MEDAN, Waspada.co.id – Pemko Medan senantiasa siap bermitra dengan DPRD Medan. Selama ini semua kritikan ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.