_
Home / Medan / Sidang Dugaan Korupsi Dana Bansos, Jaksa Hadirkan 6 Saksi
WOL Photo/Ega Ibra

Sidang Dugaan Korupsi Dana Bansos, Jaksa Hadirkan 6 Saksi

MEDAN, WOL – Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) di Pengadilan Negeri Medan, menghadirkan 6 saksi dalam sidang lanjutan kasus dugaan korupsi dana Bansos (Bantuan Sosial) Tahun Anggaran 2012/2013, dengan terdakwa mantan Gubernur Sumut, Gatot Pujonugroho, yang berlangsung di ruang Cakra I Pengadilan Negeri Medan, Senin (15/8).

Saksi yang dihadirkan dalam sidang itu adalah Ahmad Fuad Lubis, Asren Nasution, Syafrudin, Raja Indra Saleh,
Hasiholan Silaen dan Syaiful Syafri. Namun kesaksian dari 3 nama terakhir akan dilanjutkan pada Kamis (18/8) mendatang.

Dalam pertanyaannya, Ketua Majelis Hakim Djaniko MH Girsang dan anggota Berlian Napitupulu serta Merry Purba, fokus mempertanyakan kronologis kasus tersebut kepada para saksi. Mulai  penerimaan proposal dari lembaga penerima dana Bansos hingga ke pencairan dana tersebut.

Sayangnya, saksi Ahmad Fuad Lubis mengaku tidak mengingat persis jumlah lembaga atau yayasan maupun organisasi penerima dana Bansos itu.

“Saya tidak ingat Yang Mulia,” ujar Fuad menjawab pertanyaan majelis hakim.

Pantauan wartawan selama proses persidangan, Gatot yang hadir menggunakan kemeja batik berwarna merah terlihat duduk santai didampingi kuasa hukumnya.

Sebelumnya, Gatot telah menjalani sidang pada Senin (1/8) lalu. Pada persidangan itu, dia didakwa melakukan tindak pidana korupsi dana hibah dan bantuan sosial (bansos) yang merugikan negara sebesar Rp4,034 miliar.

Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dan Kejaksaan Negeri Medan, menyatakan bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan Eddy Syofian, Kepala Badan Kesbangpolinmas Provinsi Sumut.

Jaksa mendakwa Gatot melanggar Pasal 2 ayat (1) subs Pasal 3 jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.(wol/roy/data1)

Editor: AGUS UTAMA

Check Also

Usai Jerat 4 Tersangka Baru Korupsi e-KTP, Ini Daftar Korporasi yang Dibidik KPK

JAKARTA, Waspada.co.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membidik korporasi atau perusahaan yang diuntungkan dalam kasus ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.