_
Home / Medan / Serapan PAD Dinas PMPTSP Kota Medan Minim Karena Birokrasi Berbelit
WOL Photo

Serapan PAD Dinas PMPTSP Kota Medan Minim Karena Birokrasi Berbelit

MEDAN, Waspada.co.id – Anggota Komisi IV DPRD Medan, Daniel Pinem, mengaku prihatin minimnya perolehan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Medan Tahun Anggaran 2019. Padahal, dinas tersebut diyakini andalan penggali potensi PAD terbesar untuk Kota Medan.

“Kita harapkan Dinas Perizinan harus melakukan terobosan baru sehingga mampu menggali potensi peningkatan PAD,” ujarnya saat dalam rapat pembahasan Perubahan APBD Kota Medan Tahun Anggaran 2019 di Komisi IV DPRD Medan bersama Dinas PMPTSP di ruang komisi, Senin (12/8).

Kritikan itu disampaikan Daniel Pinem setelah mendengar paparan yang disampaikan Kepala DPMPTSP Kota Medan, Qamarul Fattah. Di mana, pihaknya mengalami Perubahan PAD dari retribusi SIMB dari Rp147 miliar menjadi Rp68,7 miliar.

Adapun perubahan itu dikarenakan tidak terealisasinya retribusi SIMB Rp100 miliar dari bangunan Centre Point. Begitu juga retribus SIMB dari bangunan Podomoro tidak tergali, di mana dari target Rp25 miliar hanya terealisasi Rp10 miliar dengan alasan ketidaksesuaian ketinggian bangunan.

Terkait hal itu, Daniel mendorong Dinas Perizinan Kota Medan jangan hanya terfokus dari Podomoro dan Centre Point saja. Sebab, masih banyak potensi lain yang patut digali dalam peningkatan retribusi PAD.

Dikatakan Daniel, minimnya PAD dari retribusi SIMB patut disikapi mengingat banyaknya pembangunan di Kota Medan. “Kita heran, kenapa retribusi menurun padahal pembangunan marak. Bagaimana menyikapi hal itu dan apa upaya pak kadis,” tandas Daniel.

Menurut penilaian Daniel, minimnya PAD dari retribusi SIMB disebabkan malasnya warga mengurus SIMB. Hal itu dikarenakan, birokrasi yang berbelit-belit saat pengurusan izin. “Birokrasi itu yang perlu dipangkas. Jangan sampai niat mengurus izin batal karena birokrasi yang berbelit. Hal itu yang perlu diubah,” terang Daniel.

Sama hal yang disampaikan anggota DPRD Medan Ahmad Arief. Ia berharap dinas terkait dapat melakukan terobosan sehingga dapat meningkatkan PAD. “Urusan izin yang sangat sulit karena birokrasi yang berbelit kiranya dapat dipangkas,” sarannya.

Begitu juga banyaknya bangunan dan apartemen di Kota Medan diharapkan mampu menambah PAD. Sama halnya soal reklame kiranya dapat ditata dengan baik. (wol/mrz/data2)

Editor: SASTROY BANGUN

Check Also

DPRD Minta Aparat Penegak Hukum Selidiki Dugaan Korupsi di Disdik Medan

MEDAN, Waspada.co.id – Anggota Komisi II DPRD Medan, Rajuddin Sagala, meminta penegak hukum segera menyelidiki ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.