_
Home / Fokus Redaksi / Sekali Dalam Sejarah, Pemko Medan Tak Miliki Anggaran P-APBD 2018
WOL Photo/Ega Ibra

Sekali Dalam Sejarah, Pemko Medan Tak Miliki Anggaran P-APBD 2018

MEDAN, Waspada.co.id – Sejarah dalam perjalanan roda Pemerintahan Kota Medan, tidak ada pembahasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) 2018. Tidak adanya pembahasan mata anggaran ini dikarenakan keteledoran lima puluh anggota DPRD Kota Medan.

Hal itu disebabkan, tahun ini Mendagri mulai ketat menerapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang mana menyebutkan bahwa deadline pengesahan P-APBD Kabupaten/Kota yakni per 30 September.

Anggota Badan Musyawarah (Bamus) DPRD Medan yang enggan namanya disebut, mengakui bahwa tidak dibahasnya P-APBD 2018 terjadi akibat selama ini penerapan Permendagri No 13 Tahun 2006 dinilai ‘lentur’ sehingga Pemerintah Kota (Pemko) dan DPRD jadi ‘lalai’ untuk melakukan pembahasan.

“Kan, selama ini Permendagri Nomor 13 tahun 2006 itu banyak toleransi bagi Pemko/Pemkab termasuk Medan sehingga membuat kita (Medan) nyantai dan mengulur-ulur dalam pembahasannya. Jadi, pada saat peraturan diperketat banyak Pemkab/Pemko yang terkejut dengan aturan ini,” terangnya, Kamis (4/10).

Sumber menambahkan, akibat tidak dibahasnya P-APBD 2018 ini akan berdampak terhadap hak-hak keuangan dalam APBD.

Pernyataan sumber berbeda dengan jawaban Ketua DPRD Medan, Henry Jhon Hutagalung. Politisi PDI Perjuangan ini mengakui bahwa DPRD Medan tidak lagi membahas P-APBD 2018, namun langsung membahas R-APBD 2019.

“Enggak, enggak ada pengaruhnya itu kalau P-APBD 2018 enggak dibahas. Tidak akan berdampak pada pengelolaan keuangan daerah di APBD 2018,” sebutnya.

Terpisah, Kepala Bappeda Medan, Wiriya Alrahman, menampik tidak dibahasnya P-APBD 2018 akibat terlambatnya Pemko Medan mengajukan KUA-PPAS P-APBD 2018. Bahkan, Wiriya menyebutkan Pemko Medan telah mengajukan KUA-PPAS P-APBD 2018 sejak Juni lalu.

“Kita (Pemko, red) sudah mengajukan KUA-PPAS-nya sejak Juni 2018 lalu,” jelasnya sembari menyebutkan untuk mensiasatinya kemungkinan bisa mengeluarkan Perwal tanpa merinci mekanisme.

Tidak dibahasnya P-APBD 2018 ditenggarai agenda rapat di DPRD Medan yang kerap acak-acakan. Kondisi ini pun sempat dikeluhkan Ketua Fraksi PAN DPRD Medan, HT Bahrumsyah pada sidang paripurna tentang sistem pengendalian dan pengawasan LPG yang digelar bersamaan dengan rapat Pansus LPj 2017 pada 17 September 2018 lalu.(wol/mrz/data1)

Editor: SASTROY BANGUN

Check Also

Wakil Ketua DPRD Medan Posting Video Bule Melahirkan, Ini Kilahnya

MEDAN, Waspada.co.id – Ada-ada saja tingkah laku para politisi. Selain mahir bermanuver, diduga mereka kerap ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
%d bloggers like this: