_
Home / Medan / Saran Untuk Wali Kota Medan 2020: “Lepas Belenggu Partai Agar Bisa Bangun Medan”
Foto: Pengamat Tata Kota Sumut, Bambang Karsono.

Saran Untuk Wali Kota Medan 2020: “Lepas Belenggu Partai Agar Bisa Bangun Medan”

MEDAN, Waspada.co.id – Pengamat Tata Kota Sumut, Bambang Karsono, berpendapat ketika Wali Kota Medan sudah dipilih dan dilantik, orang nomor satu di kota ini harus bisa melepaskan belenggu partai sehingga bisa berbuat yang terbaik dan tidak dibebani titipan atau pesan dari partai pengusung. Hal itu ia katakan menyikapi kontestasi Pilkada Medan yang sudah di depan mata.

Dijelaskan, Wali Kota nantinya harus mempunyai visi yang jauh ke depan tidak hanya melihat infrastruktur tapi juga harus melihat kesejahteraan masyarakat. Karena, infrastruktur hanya sebagai alat pendukung untuk mensejahterakan rakyat.

“Wali Kota harus mempunyai visi yang jauh ke depan. Secara update, permasalahan di Kota Medan bukan hanya masalah infrastruktur. Di dalam satu sistem perkotaan bukan yang pertama ya, yang paling utama itu adalah kesejahteraan masyarakat secara ekonomi dan sosial. Infrastruktur itu adalah pendukung untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat ekonomi dan sosial,” jelasnya kepada Waspada Online, Selasa (6/8).

Bambang menambahkan, Wali Kota harus bisa turun ke masyarakat dan bekerja secara komprehensif. Di mana diketahui bahwa Kota Medan di kenal sebagai minatur Indonesia (Multietnis).

“Artinya, Kota Medan itu di identikkan dengan miniaturnya Indonesia karena Kota Medan multietnis. Jadi, Wali Kota itu harus bisa turun ke masyarakat, untuk memahami dan mencermati apa yang diinginkan masyarakat. Nah, baru Wali Kota bisa membuat planning,” ujarnya.

Pria kelahiran Medan itu juga menduga, kalau Pemko Medan masih sering melanggar peraturan yang berlaku, sehingga sektor komersial tumbuh bebas.

“Peraturan Kota Medan sampai sekarang masih banyak dilangar, masih banyak yang tidak ditaati sampai sekarang. Bisa dibilang pembenaran. Contoh kasus, kawasan ring road seharusnya kecepatan umum kendaraan adalah 60 km per jam itu emang sudah standar yang dikeluarkan oleh Dishub. Yang kita ketahui sekarang kita tidak bisa melewati dengan kecepatan seperti itu, dikarenakan macat. Disebabkan oleh apa? Tumbuhnya sektor-sektor komersial di sepanjang jalan koridor yang seharusnya tidak dibenarkan fungsi-fungsi komersial itu tumbuh. Nah, itu contoh kasus yang dibenerkan gitu,” bebernya.

“Wali Kota harus mengurai aktivitas Kota Medan supaya tidak tertumpu di pusat kota. Itu yang harus di cermati Wali Kota Medan ke depan. Jadi perlu diciptakan atau dibentengi aktivitas perekonomian supaya tidak menumpuk di pusat Kota Medan saja,” tambahnya.

Bambang juga berharap Wali Kota Medan yang akan terpilih nantinya bisa tegas untuk menyelesaikan masalah di Kota Medan secara terprogram.

“Kita perlu punya Wali Kota yang tegas bukan berarti keras dan kasar, tidak ya! Tetapi bisa melihat masalah Kota Medan itu secara komprehensif dan menyelesaikannya terprogram,” pungkasnya.(wol/mrz/ryn/data1)

Editor: SASTROY BANGUN

Check Also

Airlangga Optimis Dukungan 92 Persen Kader Golkar

PURWAKARTA, Waspada.co.id – Jelang Munas Golkar 2019, Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto mengklaim ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.