Home / Medan / RPH Medan Belum Standard?
WOL Photo

RPH Medan Belum Standard?

MEDAN, Waspada.co.id – Keberadaan Rumah Potong Hewan (RPH) dalam pelaksanaannya harus dapat menjaga kualitas, baik dari kebersihannya, kesehatannya, ataupun kehalalan daging untuk dikonsumsi sebagaimana yang diatur dalam surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 555/KPS/TN.240/9/1986.

Di mana dalam surat keputusan tersebut menekankan pada produk sehat dan halal dapat dijamin dengan RPH yang memiliki sarana untuk pemeriksaan hewan potong. Memiliki sarana menjaga kebersihan dan mematuhi kode etik dan tata cara pemotongan hewan secara tepat.

Demikian dikatakan juru bicara Fraksi Partai Golkar DPRD Medan, Ilhamsyah SH, dalam pandangan umum fraksinya terhadap nota pengatar kepala daerah atas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kota Medan tentang Perusahaan Umum Daerah (PUD) RPH Kota Medan, Senin (8/10).

Dikatakan, apakah RPH Medan saat ini telah memenuhi standar dan ketentuan yang berlaku sebagaimana yang diisyaratkan. Berkenaan dengan ketentuan dalam Pasal 331 Undang Undang 23/2014 mengatur mengenai bentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

“Memang tidak lagi mengenai bentuk perusahaan daerah, sehingga perlu dilakukan perubahan bentuk badan hukum dari PD RPH menjadi PUD RPH Medan. Perubahan ini tentunya mengakibatkan terjadinya restrukturisasi organisasi,” sebutnya.

Fraksi Partai Golkar, lanjut Ilhamsyah, menyambut baik diajukannya Ranperda ini, guna meningkatkan profesionalitas perusahaan daerah. Namun dalam operasionalnya, tidak semata-mata mencari keuntungan saja. Akan tetapi yang lebih utama adalah dalam rangka memberikan pelayanan umum kepada masyarakat dengan pengelolaan yang memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI).

Kiranya di dalam Perda ini juga membuat ketentuan yang mengarahkan pada kebijakan pengelolaan usaha yang lebih modern namun tetap mempunyai ciri ke-khasan dan keunikan tersendiri sehingga bisa menjadi bagian dari promosi pariwisata Kota Medan.

PUD RPH kota Medan tambah Ilhamsyah, harus mampu berinovasi dan berkreasi dalam mencari pendapatannya sehingga kedepannya tidak lagi tergantung kepada penyertaan modal dari pemerintah.

PUD RPH Kota Medan harus melakukan pembenahan-pembenahan dengan melakukan kebijakan manajemen secara profesional melalui peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan pamanfaatan teknologi tepat guna. Didampingi itu, penempatan aparatur tetap mempertimbangkan kemampuan yang sesuai dengan keahliannya.(wol/mrz/data2)

Editor: SASTROY BANGUN

Check Also

DPRD: Papan Reklame Dikuasai Oknum Tertentu di Medan

MEDAN, Waspada.co.id – Anggota Komisi D DPRD Medan yang juga Ketua Ftaksi Partai Golkar DPRD ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
%d bloggers like this: