Home / Medan / PWI Sumut Nyatakan Mosi Tidak Percaya Terhadap Dewan Pers
Istimewa

PWI Sumut Nyatakan Mosi Tidak Percaya Terhadap Dewan Pers

MEDAN, WOL – Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Sumatera Utara menyatakan sikap mosi tidak percaya terhadap Dewan Pers, karena sejumlah kinerja yang salah dan diduga melanggar UU Pers.

Ketua PWI Sumut, H Hermansjah, menyampaikan pernyataan sikap, Rabu (17/4), usai  rapat bersama pengurus harian (PH), Dewan Kehormatan (DK), penasehat dan Ketua PWI kabupaten/kota di Sumut di Gedung Parada Harahap Medan. Disebutkan,  sebagaimana dalam penetapan Hari Pers Nasional (HPN) tanggal 9 Februari sesuai Keppres 5/1985.

Namun melalui Yosef Adi Prasetya, kemudian berupaya menganuisisi perihal peringatan HPN. Padahal tanggal 9 Februari ditetapkan pemerintah tak lain sebagai penghargaan atas perjuangan wartawan yang ikut andil mengawal Republik Indonesia sebelum dan sesudah kemerdekaan, termasuk masa reformasi. Jadi tidak ada alasan Dewan Pers berinisiatif mempelopori perubahan tanggal peringatan HPN.

“Tanggal 9 Februari itu sakral dan bersejarah, karena wartawan ikut berjuang mengawal kemerdekaan RI melalui tokoh-tokoh pers kala itu. Tujuh bulan setelah Proklamasi RI pada 17 Agustus 1945, yakni pada 9 Februari 1946, sejumlah tokoh mendirikan  Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) yang kemudian melalui Keppres 5/1985 ditetapkan sebagai Hari Pers Nasional (HPN),” papar Hermansjah.

“Kembalikan Dewan Pers kepada fungsinya sesuai UU No 40 tahun 1999 dan jangan lakukan kebijakan-kebijakan yang bukan kewenangannya,” ujar Rizal Rudi Surya, pengurus PWI Sumut lainnya.

Demikian pula soal verifikasi perusahaan pers sesuai UU Pers, harus dikembalikan ke organisasi perusahaan pers, karena fungsi Dewan Pers hanya mendata. Begitu juga kompetensi wartawan  diserahkan sepenuhnya kepada organisasi kewartawanan yang profesional dan bertanggung jawab.

Menurutnya, pengubahan HPN dengan memandang sebelah perjuangan organisasi wartawan sebelum dan sesudah kemerdekaan serta mempunyai sejarah perjuangan sangat panjang, sama dengan mengubur perjuangan wartawan Indonesia masa lalu.

Sebab, tambah Hermansjah, verifikasi yang tidak profesional dari Dewan Pers justru melanggar pasal 28 UUD, menyumbat aspirasi masyarakat pers.

Dalam kesempatan itu juga peserta rapat sepakat menyatakan bahwa “HPN tanggal 9 Februari yang diperingati puluhan tahun lalu sudah harga mati dan tak ada satu pihak pun termasuk organisasi yang baru tumbuh sejak reformasi 1998 tidak berhak menghapus jejak sejarah Pers Perjuangan yang melekat dalam perjalanan pers Indonesia, ” ujar Ketua DK H Sofyan Harahap. (wol/aa/rls/data2)

Editor AUSTIN TUMENGKOL

Check Also

PWI Sumut Qurban 4 Lembu dan 1 Kambing

MEDAN, Waspada.co.id – Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) melaksanakan penyembelihan hewan qurban ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
%d bloggers like this: