_
Home / Medan / PT KAI akan Tuntut Balik PT ACK Soal Lahan Centre Point
WOL Photo

PT KAI akan Tuntut Balik PT ACK Soal Lahan Centre Point

MEDAN, WOL – Pasca putusan Mahkamah Agung (MA) mengabulkan Peninjauan Kembali (PK) yang dimohonkan PT Kereta Api Indonesia (KAI), pada 3 Maret 2014 lalu dengan nomor permohonan: W 2.U 1/19.426/Pdt.04.10/12/2013, mantan Kepala Badan Pertanahan (BPN) Medan, Dwi Purnama dan Hafizunsyah bisa menggugat Polda Sumut.

Akademisi Fakultas Hukum (FH) Universitas Sumatera Utara (USU), Edy Ikhsan mengatakan, tindak lanjut laporan PT Arga Citra Kharisma (ACK) atas nama Zainal Abidin Zain tertanggal 22 Juli 2014 lalu ke Polda Sumut yang kemudian menetapkan mantan kepala Badan Pertanahan Negara (BPN) Medan, Dwi Purnama dan Kepala Seksi (Kasi) Pemberian Hak-Hak Kanwil BPN Kota Medan, Hafizunsyah sebagai tersangka dengan sendirinya gugur atau batal demi hukum.

“Objek perkara yang kemudian menetapkan mantan Kepala BPN Medan dan bawahannya itu sebagai tersangka adalah lahan PT ACK di Jalan Jawa Centre Point Medan itu. Lalu, jika kemudian PT KAI memenangkan kasus itu di MA dengan mengabulkan PK-nya, maka dengan sendirinya PT ACK itu tidak memiliki dasar hukum melaporkan mantan kepala BPN itu sebagai tersangka ke polisi meskipun PK itu adalah perdata sedangkan yang ditangani polisi itu adalah pidana,” katanya kepada wartawan di Medan, Rabu (20/5).

Menurut dia, atas putusan MA itu pula, seluruh putusan sidang mulai dari Pengadilan Negeri (PN) Medan hingga putusan banding di MA yang memenangkan PT ACK, dinyatakan tidak berlaku setelah adanya PK yang dimenangkan oleh PT KAI.

“Tidak berlaku putusan PN Medan itu, yang berlaku adalah putusan PK, maka dalam hal ini mantan kepala BPN Medan itu bisa melaporkan balik PT ACK ke polisi dan mem Pra-pradilankan (Prapid) Polda Sumut, sebagaimana keputusan Mahkamah Konstitusi, jika objeknya seperti ini polisi bisa di Prapidkan,” jelasnya.

Sebab, masih kata dia, penetapan tersangka itu sudah berubah menjadi korban. “Setelah PK itu tersangka statusnya jadi korban dari penzoliman oleh orang-orang tertentu. Maka dalam hal ini pelapor yang dari PT ACK bisa menjadi tersangka, karena membuat laporan palsu atas objek yang bukan miliknya,” ungkapnya.

Sementara itu, Kabid Humas Polda Sumut, Komisaris Besar (Kombes) Pol Helfi Assegaf mengatakan, penyidik Polda Sumut tidak salah dalam kasus itu. Sebab, pengajuan PK oleh PT KAI ke MA dilakukan setelah PT ACK melaporkan mantan kepala BPN Medan itu ke Polda. “Objek perkaranya yang mana lebih duluan, kan laporan ke Polda dulu baru ada putusan PK dari MA,” katanya.

Sehingga, masih kata dia, penyidik Polda Sumut tidak bisa dipersalahkan dan tidak ada motifasi lain selain menindak lanjuti laporan PT ACK. “Penyidik hanya menindak lanjuti laporan pengaduan saja, jika kemudian ada perubahan dalam laporan itu maka penyidik akan melakukan gelar perkara ulang,” ungkapnya.

Sebelumnya, Kapolda Sumut, Irjend Pol Eko Hadi Sutedjo kembali menegaskan, kasus penyalahgunaan wewenang dengan tersangka mantan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Medan, Dwi Purnama dan Kepala Bidang Pemberian Hak Tanah BPN Medan, Hafizunsyah masih terus bergulir.

“Prosesnya masih terus berlanjut, hanya saja saat ini perlu kita lakukan gelar perkara lagi,”kata Kapolda, Minggu (17/5). Menurut dia, gelar perkara itu dilakukan untuk melengkapi berkas penyidikan. Sebab, sebelumnya penyidik sudah menetapkan kedua pejabat itu sebagai tersangka. “Kedua orang itu (Dwi Purnama dan Hafizunsyah) sudah ditetapkan sebagai tersangka. Makanya perlu dilakukan gelar perkara lagi,”ujarnya singkat.

Kasus itu bermula dari laporan PT Arga Citra Kharisma (ACK) melalui Zainal Abidin Zain pada 22 Juli 2014 lalu ke Polda Sumut. Selanjutnya, Subdit II/Harta Benda Tanah dan Bangunan (Hardatahbang) Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Sumut memeriksa empat orang saksi yakni, Zainal Abidin, Handoko Lie, Budi Darmansyah dan Fahmiluddin, sebagai proses laporan yang tertuang dalam SPK/1883/VII/2014/SPKT I itu.

Lalu pada Jumat  (3/10/2014) lalu, penyidik Subdit II/Hardatahbang Polda Sumut, menetapkan Dwi Purnama dan Hafizunsyah sebagai tersangka. Saat itu pihak PT ACK mengajukan permohonan sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) atas tanah seluas 35.955 M2 yang berada di Jalan Jawa Kecamatan Medan Timur, dengan surat permohonan Nomor : 22/ACKH/VII/2013 tertanggal 4 Juli 2013.

Bersamaan dengan permohonan itu, pihak PT ACK, turut melampirkan salinan putusan Pengadilan Negeri dalam perkara perdata nomor 314/Pdt G./2011/PN-MDN, tertanggal 12 September 2011 jo putusan PN Medan nomor 415/PDT/2011/PT. MDN tertanggal 12 Januari 2012 jo putusan Mahkama Agung nomor 1040K/PDT/2012 tertanggal 5 November 2012. Termasuk salinan Penetapan Eksekusi nomor 16/Eks/2013/314/Pdt.G/2011/PN. MDN serta salinan berita acara Eksekusi Pengosongan (Ountruiming) dan Penyerahan nomor 16/ Eks/2013/314/Pdt.G/2011/PN MDN tertanggal 3 Juli 2013.

Namun, pihak kantor Pertanahan Kota Medan mengembalikan berkas permohonan HGB PT ACK tersebut, melalui surat Kepala Kantor BPN kota Medan nomor 1749/12.71-600/X/2013 tertanggal 25 Oktober 2013. Dalam surat itu, disebut alasan tidak dapat diterbitkan HGB karena belum dapat diproses, sebab lahan tersebut masih diklaim sebagai Aktiva Tetap (Aset) oleh PT Kreta Api Indonesia.

Pihak BPN kota Medan juga beralasan kalau tanah yang dimohonkan penerbitan HGB-nya itu, masih dalam proses perkara perdata dan peninjauan kembali.

Begitu juga dengan belum adanya penghapusan atas Aktiva Tetap PT Kreta Api Indonesia yang merupakan kewenangan Kementerian BUMN berdasarkan pasal 14 Undang-Undang (UU) Nomor 19 tahun 2003 tentang BUMN Jo pasal 3 ayat 2 huruf g dan peraturan Meneteri BUMN nomor Per-02/MB/2010, dikatakan Halfi menjadi alasan pihak BPN Kota Medan. (wol/data2)

Editor: SASTROY BANGUN

Check Also

Femina dan Facebook Bersinergi Dorong Wirausaha Kembangkan Pemasaran Digital

MEDAN, Waspada.co.id – Perkembangan dan penggunaan dunia digital seperti sosial media di Indonesia semakin tinggi ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.