_
Home / Medan / Poldasu Tetapkan Sujamrat Tersangka Kasus Korupsi Disporasu
foto istimewa

Poldasu Tetapkan Sujamrat Tersangka Kasus Korupsi Disporasu

MEDAN, Waspada.co.id – Kasus dugaan korupsi proyek renovasi Lintasan Sircuit Tartan Atletik PPLP Provsu TA 2017 dengan pagu anggaran Rp4,7 miliar, kini telah menetapkan Sujamrat sebagai tersangka.

Dalam kasus tersebut, Sujamrat bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan merupakan pejabat bidang di Dispora Sumut.

Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Dit Reskrimsus) Polda Sumut pun menemukan sejumlah bukti pendukung untuk menetapkan Sujamrat sebagai tersangka.

Dir Reskrimsus Polda Sumut, Kombes Pol Rony Samtana, mengatakan kasus ini bermula pada 2 Februari 2017 dengan dialokasikannya Pagu Anggaran sebesar Rp. 4.797.700.000.- ke Dinas Pemuda dan Olahraga Provsu.

Dana itu diperuntukkan untuk pekerjaan Renovasi Lintasan Sircuit Tartan Atletik PPLP Prov. Sumut yang berada di Jalan Pembangunan, Kelurahan Sunggal, Kecamatan Medan Sunggal.

“Pada 14 Maret 2017, ditetapkanlah Sujamrat selaku Kuasa Pengguna Anggaran di Disporasu terkait pekerjaan tersebut,” jelasnya, Kamis (11/7).

Anehnya, Rony mengungkapkan di dalam proses penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan Spesifikasi Teknis, dia tidak melakukan survey harga melainkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan Spesifikasi Teknis diperoleh dari Deddy Oktavardian selaku Direktur Utama PT Pajajaran Multicon Indonesia.

“Dua hari kemudian, tepatnya pada 16 Januari 2017, dengan nilai Rp4.300.618.036, Sujamrat menambahkan keuntungan sebesar 13 % dan Pajak sebesar 10%. Kemudian, ia menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebesar Rp4.781.989.960,” terangnya.

Lalu, kata Rony, pada 12 Juni 2017 ditetapkanlah Pokja 051-PK ULP Provsu atas nama Iskandar Usman, Dkk untuk melaksanakan proses pemilihan penyedia barang/jasa melalui sistem LPSE Provsu, di mana yang memasukkan penawaran ada 2 Perusahaan yaitu PT. Tamora Putri Masro dengan nilai Penawaran Rp. 4.000.000.000.- dan PT. Rian Makmur Jaya dengan nilai Penawaran sebesar Rp4.629.496.850.

“Kemudian yang ditetapkan sebagai pemenang adalah PT Rian Makmur Jaya. Namun, berdasarkan fakta yang ditemukan seharusnya PT. Rian Makmur Jaya gugur dalam evaluasi tehnis dikarenakan tidak melampirkan bukti kepemilikan daftar peralatan utama minimal yang dibutuhkan atas pekerjaan tersebut,” terangnya.

Dikatakan Rony, pada 27 Juli 2017 ditandatangani Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 027 / 573 / SP / KPA / SP & K / Disporasu / 2017 dengan nilai Rp629.496.850. Yang menandatanganinya adalah Sujamrat selaku kuasa pengguna anggaran dan Junaidi selaku Direktur PT Rian Makmur Jaya dengan waktu penyelesaian pekerjaan selama 120 (seratus dua puluh) hari kalender, terhitung mulai tanggal 25 Juli 2017 s/d tanggal 25 Nopember 2017.

“Berdasarkan hasil pemeriksaan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) tanggal 24 Nopember 2017 yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Pekerjaan Konstruksi (PHO) Nomor : 027 / 006 / PPHP / PHO / KPA / SP&K / Disporasu / 2017, pekerjaan tersebut dinyatakan 100 % dan tepat waktu. Pekerjaan tersebut telah dibayarkan lunas ke rekening ke Bank Sumsel Babel Nomor : 1443050166 an. PT Rian Makmur Jaya dengan total bersih yang dibayarkan sebesar Rp. 4.082.374.495,” katanya.

Mantan Kabiddkum Polda Sumut itu menuturkan, berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh bahwa untuk mendapatkan proyek/pekerjaan tersebut adanya dugaan pemberian uang sebesar Rp. 673.381.360.- yang diberikan oleh Deddy Oktavarian, kepada Sujamrat selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Des Asharisyam, selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).

“Uang itu diberikan secara bertahap sebagai kesepakatan komitmen imbalan Fee 16 % dari nilai kontrak Rp. 4.208.633.500.- sudah dipotong PPn 10 % karena faktanya bahwa Deddy yang mengerjakan pekerjaan tersebut sedangkan Junaidi selaku Direktur PT Rian Makmur Jaya hanya menandatangani Dokumen yang berkaitan dengan Dokumen-dokumen yang terkait dengan pekerjaan tersebut diatas,” akunya.

Matan Kapolres Tapanuli Selatan itupun menjelaskan, berdasarkan hasil Audit BPKP Perwakilan Provsu pada tanggal 04 Juli 2019, fakta-fakta perbuatan tersebut terdapat penyimpangan yang mengakibatkan terjadinya indikasi kerugian Keuangan Negara Republik Indonesia sebesar Rp. 1.537.273.395,00 (satu milyar lima ratus tiga puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus sembilan puluh lima rupiah).

“Dengan hasil audit itu dan adanya kerugian negara, maka kami tetapkan secara resmi Sujamrat sebagai tersangka. Dia merupakan pensiunan PNS di Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Utara, Jabatan Terakhir Kabid Sarana Prasarana dan Kemitraan Dinas Disporasu,” bebernya.

Disebutkan Rony, adapun barang bukti yang diamankan yakni Dokumen Pengadaan Nomor : DOK.001 / POKJA.051-PK / ULP / Disporasu / 2017, tanggal 16 Juni 2017, Dokumen Penawaran dari PT. RIAN MAKMUR JAYA Nomor : 003 / PENAWARAN / RMJ / VI / 2017, tanggal 22 Juni 2017, Perihal Penawaran Pekerjaan yang ditujukan kepada POKJA 051 PK.

Kemudian Dokumen Kontrak, Surat Perjanjian No. 027 / 573 / SP / KPA / SP&K / DISPORA / 2017, tanggal 24 Juli 2018, serta dokumen pembayaran dan dokumen lain yang berkaitan dengan perkara dimaksud.

“Dalam kasus ini Sujamrat dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) UU RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan diterapkan juga Pasal 55 Ayat (1) Ke-1e KUHPidana yang berbunyi dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana,” tukasnya (wol/lvz/data2)

Editor: SASTROY BANGUN

Check Also

Poldasu Bakar Uang Palsu Sejumlah Rp1,5 Milliar

MEDAN, Waspada.co.id – Polda Sumut bersama Bank Indonesia (BI) memusnahkan 21.632 lembar uang palsu di ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.