Home / Medan / PJPBPM Tidak Lagi Libatkan KUA dan Kemenag
Ketua Komisi B DPRD Medan, Rajuddin Sagala. (WOL Photo/M. Rizki)

PJPBPM Tidak Lagi Libatkan KUA dan Kemenag

MEDAN, WOL – Ketua Komisi B DPRD Kota Medan, Rajuddin Sagala, ingatkan Pemko Medan untuk melaksanakan kesepakatan yang telah disetujui bersama terkait Penerima Jasa Pelayanan Bagi Pelayan Masyarakat (PJPBPM), di mana point penting dalam kesepakatan itu terkait pemangkasan birokrasi yang tidak lagi melibatkan Kantor Urusan Agama (KUA) dan Kementrian Agama (Kemenag) Kota Medan.

“Untuk penerima honor seperti Guru Maghrib Mengaji, Ustadz dan Ustadzah, Khatib Jumat, Bilal Mayat, Penggali Kubur, Imam Masjid, Guru MDTA, Penatua Gereja, Sekolah Konghucu, Sekolah Budha, Guru Sekolah Hindu, Guru Sekolah Minggu dan Guru TPQ dalam pelaksanaannya pada tahun 2018 ini tidak melibatkan KUA dan Kemenag,” ungkapnya baru-baru ini.

Politisi PKS ini, meminta Pemko Medan untuk mensosialisasikannya agar supaya tidak terjadi kesalahan informasi kepada warga yang berhak menerima jasa ini.

“Karena ini sudah diepakati, kita (DPRD, red) mengingatkan Pemko untuk mensosialisasikannya agar tidak ada kesalahpahaman,” jelasnya.

Rekomendasi yang dihasilkan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Bagian sosial dan Pendidikan, pada 22 Maret 2018, menyepakati pemberkasan tidak melalui KUA dan Kemenag, melainkan di bagian Sosial dan Pendidikan Pemko Medan, kemudian pengusulannya harus diketahui Badan Kenajiran Masjid, lurah dan camat.

Bagi mereka penerima jasa ini diharuskan berwarga Medan dibuktikan dengan KK dan KTP dan menyertakan surat pernyataan hanya menerima satu bantuan. Memiliki rekening Bank Sumut dan tidak tercatat sebagai ASN, TNI POLRI, BUMN, atau BUMD serta umur maksimal 60 tahun.

Untuk saat ini, kata Rajuddin, anggaran tersebut berada di Bagian Sosial dan Pendidikan Kota Medan sebesar Rp15 miliar yang mana dulunya merupakan Bagian Agama Pemko Medan.

“Tujuan dari kesepakatan yang dibangun terkait pencairan dana yang tidak melibatkan KUA dan Depag dalam rangka memangkas birokrasi dan mempermudah proses pencairan,” ucap Rajudin.

Ditambahkannya, selama ini sesuai laporan dari banyak warga yang menerima jasa ini, kerap mengalami kesulitan birokrasi dan adanya permainan oknum-oknum tertentu sehingga proses pemberkasan dan proses pencairan kerap sulit dialami warga yang menerima jasa ini.

“Kita (DPRD, red) banyak menerima laporan adanya oknum yang memanfaatkan untuk mendapatkan sejumlah uang, baik saat pemberkasan maupun saat pencairan uang,” pungkasnya.(wol/mrz/data1)

Editor: SASTROY BANGUN

Check Also

Kapoldasu Naik Pangkat, “Saya Dididik Orang Medan”

MEDAN, Waspada.co.id – Kapolri, Jenderal Pol Tito Karnavian, akhirnya menetapkan kenaikan pangkat terhadap Kapolda Sumatera ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
%d bloggers like this: