_
Home / Medan / Permen ATR BPN 12/2019 Harus Jadi Regulasi Kuat Dalam Penataan Kota
WOL Photo

Permen ATR BPN 12/2019 Harus Jadi Regulasi Kuat Dalam Penataan Kota

MEDAN, Waspada.co.id – Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang (Permen ATR BPN) Nomor 12 tahun 2019 tentang konsolidasi tanah, diharapkan dapat memuat sekaligus menjadi regulasi kuat kepada pemerintah kabupaten/kota dalam melakukan penataan, penguasaan, dan penggunaan tanah dalam rangka pembangunan kota guna meningkatkan kualitas sebuah wilayah sekaligus meningkatkan taraf hidup masyarakat menjadi lebih baik dan layak.

Harapan tersebut disampaikan Wali Kota Medan Dzulmi Eldin, diwakili Sekda Kota Medan Wiriya Alrahman, dalam kegiatan Sosialisasi dan Konsolidasi Tanah di Wilayah Sumatera Utara yang berlangsung di Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sumut, Jalan Brigjen Katamso Medan, Rabu (11/9). Sebab, bilang Sekda, beberapa poin yang terkandung dalam Permen ATR BPN tersebut tidak jarang mendapat kendala pada proses pengimplementasiannya.

Di hadapan Direktur Konsolidasi Tanah Kementrian ATR BPN RI Doni Janarto yang hadir dalam pertemuan tersebut, Sekda mengungkapkan bahwa sampai saat ini Pemko Medan masih menemukan sejumlah kendala dan kesulitan dalam melakukan penataan wilayah khususnya di Kampung Aur, Kecamatan Medan Maimun. Sebab, rencana Pemko Medan untuk membangun rumah susun (Rusun) di kawasan tersebut kerap mendapat penolakan dari berbagai pihak yang merasa dirugikan.

“Sampai saat ini, kami (Pemko Medan) masih menjumpai sejumlah kendala dalam melakukan revitalisasi kawasan di Kelurahan Aur. Rencana pembangunan rusun yang kami rencanakan untuk menghapus dan menghilangkan image kawasan kumuh di sana pada kenyataannya tidak sepenuhnya disambut baik oleh masyarakat. Apalagi hal ini menyangkut soal tanah dan status kepemilikan yang beragam,” tutur Sekda.

Oleh karenanya, Sekda berharap agar Permen ATR BPN dapat menjadi payung hukum yang kuat bagi setiap pemerintah kabupaten/kota khususnya Kota Medan dalam melakukan penataan sehingga dapat menjadikan Kota Medan menjadi kota yang tertib, tertata teratur demi memberi rasa aman dan nyaman bagi seluruh masyarakat secara adil merata. Hal ini, lanjut Sekda agar pemanfaatan tanah dapat dilakukan sesuai dengan peruntukkannya dan digunakan dengan seluas-luasnya untuk masyarakat lewat fasilitas khusus (fasus) dan fasilitas umum (fasum) yang dibangun.

“Kami menyadari bahwa persoalan demi persoalan akan tetap dihadapi oleh setiap pemerintahan dalam upaya penataan kota. Namun, melalui Permen ATR BPN ini kami berharap dapat menjadi stimulus sekaligus regulasi yang bisa digunakan untuk melakukan penataan kawasan dan tata ruang sesuai aturan yang berlaku. Tujuannya semata demi memberi rasa nyaman untuk masyarakat dan dapat hidup lebih bersih dan layak,” harap Sekda.

Pertemuan yang sebelumnya dibuka oleh Kepala Kanwil BPN Sumut, Bambang Priono, tersebut juga turut dihadiri perwakilan dari Bappeda di antaranya dari Kabupaten Langkat dan Kabupaten Deliserdang. Forum ini sekaligus menjadi wadah bagi pemerintah kabupaten/kota untuk menyampaikan sejumlah masalah dan persoalan yang di hadapi dan terjadi di wilayah masing-masing untuk kemudian dicari solusinya. (wol/mrz/data2)

Editor: SASTROY BANGUN

Check Also

Belum Terbitnya Perwal Makanan Halal dan Higienis Terus Menjadi Sorotan

MEDAN, Waspada.co.id – Ketua Komisi II DPRD Medan, HT Bahrumsyah, menyebut pentingnya Peraturan Wali Kota ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.