_
Home / Medan / Perketat Pengawasan, Kemendag Tindak Para Importir Nakal
WOL Photo

Perketat Pengawasan, Kemendag Tindak Para Importir Nakal

MEDAN, Waspada.co.id – Perketat pengawasan di kawasan pabean (post border) Kementerian Perdagangan melalui Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) melakukan penindakan terhadap importir yang menyalahgunakan kebijakan pengawasan.

“Seperti hari ini, kita melakukan pemusnahan barang temuan impor post Border wilayah Sumatera Utara untuk periode Januari sampai dengan Agustus 2019,” tutur Direktur Tertib Niaga, Wahyu Widayat usai melakukan pemusnahan di Medan, Senin (16/9).

Barang yang dimusnahkan terdiri dari lampu swaballast, kertas dinding, dan kertas rekam dengan jumlah dua kontainer atau senilai kurang lebih Rp1 miliar dari tiga importir.

“Di mana kegiatan pengawasan, ditemukan importir yang melakukan pelanggaran, yaitu melakukan importasi tidak disertai perizinan impor yang sesuai misalnya surat persetujuan impor, nomor pendaftaran barang, serta laporan surveyor. Karena itu, barang impor tersebut dikenakan sanksi antara lain pemusnahan,” terangnya.

Sebelumnya, Ditjen PKTN melakukan pemusnahan temuan post border di Semarang, Jawa Tengah, Surabaya, dan Jawa Timur. Pada kegiatan tersebut dimusnahkan barang temuan berupa mainan anak, bijih plastik, sepeda roda dua, raket nyamuk, korek api, minyak ikan, luminer, dan kertas kanvas.

“Dan untuk mekanisme pengawasan post border terdiri pemeriksaan kesesuaian antara izin impor milik pelaku usaha yang dikeluarkan Kementerian Perdagangan dengan barang yang diimpor dengan tujuan mempermudah pelaku usaha dalam tata niaga impor dan mendorong percepatan usaha serta investasi di Indonesia. Sebagai konsekuensinya, Kementerian Perdagangan akan memperketat pengawasan barang impor di luar pabean,” terang Wahyu.

Di tempat yang sama, Direktur Jenderal PKTN, Veri Anggrijono, menambahkan bahwa kegiatan pemusnahan diharapkan dapat memberikan efek jera bagi pelaku usaha yang tidak taat ketentuan.

“Selain pemusnahan, Kementerian Perdagangan melakukan pemblokiran izin impor terhadap beberapa pelaku usaha yang melanggar aturan dan bersama kementerian serta lembaga teknis terkait, terus melakukan pengawasan terhadap potensi pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan, dan sampai dengan Agustus 2018 ada tiga perusahaan yang melakukan penyelewengan dan melanggar aturan,” tambahnya.

Sebagai tindak lanjut, akan dilaksanakan penegakan hukum sehingga dapat memberikan efek jera kepada pihak-pihak yang melakukan pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya terkait kegiatan importasi.

“Sejak Februari 2018, pemerintah telah menyederhanakan tata niaga ekspor dan impor melalui paket Kebijakan Ekonomi 17 tahun 2017 dan Keputusan Menko Perekonomian Nomor 71 Tahun 2017 tentang Tim Tata Niaga Ekspor dan Impor, berupa pengurangan Barang Larangan dan/atau Pembatasan (Lartas) Impor melalui pergeseran pengawasan impor dari border ke post border,” ucap Veri.

Untuk mendukung kebijakan tersebut, Kementerian Perdagangan mengeluarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Pemeriksaan Tata Niaga Impor di Luar Kawasan Pabean. Selanjutnya, Kementerian Perdagangan melalui Direktorat Jenderal PKTN bekerja sama dengan pihak terkait melakukannya serangkaian kegiatan pemeriksaan dan pengawasan post border.

“Kami apresiasi yang sebesar-besarnya atas kerjasama dengan Polri dalam bidang penegakan hukum barang-barang ilegal seperti yang telah kami lakukan beberapa waktu lalu dengan Polda Metro Jaya dalam temuan produk tekstil ilegal, pakaian bekas, dan sepatu,” tandasnya.(wol/eko/data2)

Editor: SASTROY BANGUN

Check Also

BI Fokus Program Elektronifikasi pembayaran

MEDAN, Waspada.co.id – Dinilai sangat berpotensi untuk berkembang, Bank Indonesia Kantor Perwakilan Sumatera Utara memfokuskan ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.