Newsticker
WOL / Medan / Perda Kepling, Demokrat Minta Pemko Bentuk Tim Pengkajian Lingkungan
WOL Photo/M. Rizki
WOL Photo/M. Rizki

Perda Kepling, Demokrat Minta Pemko Bentuk Tim Pengkajian Lingkungan

MEDAN, WOL – Fraksi Partai Demokrat DPRD Kota Medan meminta Pemerintah Kota Medan segera membentuk tim kajian pembentukan lingkungan agar dapat bekerja mempersiapkan pembentukan lingkungan sesuai tata cara dan persyaratan yang ditetapkan.

“Sembari menunggu Perda tentang Lingkungan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Lingkungan ini disetujui dari pemerintah atasan, Pemko harus membentuk tim,” pinta Fraksi Partai Demokrat dalam pendapatnya yang disampaikan, Hendrik H Sitompul, dalam sidang paripurna pengesahan Ranperda tentang Lingkungan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Lingkungan, Senin (20/3).

Pada prinsipnya, kata Hendrik, Fraksi Partai Demokrat menerima finalisasi Ranperda, namun kusus untuk persyaratan calon Kepling sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat 2 M, agar ditambah kalimat termasuk juga organisasi kemasyarakatan pemuda.

“Sebab, seorang Kepling sebagai bagian dari perangkat pemerintah kelurahan haruslah independen dan steril dari berbagai kepentingan kelompok tertentu serta harus benar-benar sebagai pengayom masyarakat,” katanya.

Terkait pengangkatan Kepling, pinta Hendrik, prosesnya harus benar-benar memperhatikan saran dan pendapat yang berkembang di masyarakat. “Artinya, pengangkatan Kepling tersebut harus benar-benar selektif,” pintanya.

Karenanya, sebut Hendrik, FPD mengharapkan para camat segera melakukan validasi para Kepling di wilayahnya, baik yang memenuhi syarat maupun tidak. “Ini perlu guna mempercepat rekrutmen Kepling di wilayah lingkungan yang baru. Camat juga harus mensosialisasikan Perda ini ke masyarakat,” pinta Hendrik lagi.

Di sisi lain, sambung Hendrik, Fraksi Partai Demokrat sangat memahami seleksi calon Kepling tidak nyaman bagi yang sudah lama mengabdi di masyarakat, namun dikarenakan persyaratan tidak lagi memungkinkan untuk diangkat menjadi Kepling.

“Kondisi ini hendaknya harus difahami karena dibentuknya Perda ini merupakan tuntutan pembangunan, dimana perkembangan kehidupan masyarakat saat ini membutuhkan mereka-mereka yang masih agresif dan inovatif yang didukung dengan pendidikan memadai. Kami yakin dan percaya, Pemko Medan punya cara untuk memberikan sekedar bantuan penghargaan atas segala pengabdian selama ini,” tandasnya.(wol/mrz/data1)

Editor: SASTROY BANGUN

Baca Juga

foto: Istimewa

Jaksa KPK Butuh Bukti Baru Ungkap Kasus Korupsi e-KTP

JAKARTA, WOL – Pengamat hukum tata negara, Margarito Kamis, menilai terlalu dini Jaksa KPK menyebut ...

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.