_
Home / Medan / Penerapan Perda Kepling Terganjal Tahun Politik
(WOL Photo)

Penerapan Perda Kepling Terganjal Tahun Politik

MEDAN, Waspada.co.id – Ketua Komisi A DPRD Medan, Sabar Syamsurya Sitepu, menyebut Peraturan Daerah tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Lingkungan belum berjalan maksimal. Pasalnya masih saja ditemui kepling yang tidak berdomisili di lingkungannya.

“Kasus ini sudah banyak kita dapati. Kepling yang diangkat oleh camat, bukan berasal dari lingkungan itu sendiri. Sebenarnya aneh, kepling itu harusnya berdomisili di lingkungan itu juga, agar dia mengetahui apa permasalahan yang terjadi di wilayahnya,” ketus Sabar, Senin (11/3).

Dikatakan, pasca disahkannya perda pada Mei 2017 lalu bersama Wali Kota Medan itu belum berjalan hingga saat ini.

“Sayangnya perda berlaku mundur. Pemerintah Kota Medan meminta itu diberlakukan tiga tahun lagi. Artinya mulai 2020, Perda Kepling akan diberlakukan,” beber politisi Golkar ini.

Senada dengan Sabar, Ketua Pansus Perda Kepling, Robby Barus menyebut, meski perda sudah disahkan sejak 2017 lalu, namun efektifnya di Tahun 2020. “Pertimbangannya, karena 2019 merupakan tahun politik, jadi agar menjaga kenyamanan di masyarakat, perda ini diberlakukan setelah pesta demokrasi,” ujarnya.

Politisi PDI Perjuangan ini menambahkan, menjalankan perda ini perlu pembentukan lingkungan. “Sesuai perda ini, lingkungan yang gemuk atau padat warganya akan dipecah. Idealnya 150 KK per lingkungan atau luas daerah satu hektar. Selain itu, kepling tidak boleh double job dan harus tinggal di daerah yang dia pimpin,” papar Robby.

Robby yang juga anggota di Komisi A mengakui, karena Perda Kepling belum efektif, peraturan Wali Kota (perwal) sebagai payung hukumnya belum dibuat. “Untuk sementara ini masih menggunakan perwal lama,” imbuhnya.

Persoalan ini mengemuka, setelah adanya pengaduan resmi secara tersurat di DPRD Medan Cq Komisi A, tertanggal 19 Februari 2019 oleh Masta Simanjuntak. Dalam surat disebutkan, Masta meminta ketegasan pihak pemerintah dan DPRD Medan atas pengangkatan kepling di Lingkungan 19 Kelurahan Tanjung Mulia Hilir, Kecamatan Medan Deli yang dinilai sudah menyalahi perda dan untuk kepentingan politik salah satu calon legislatif.

Pasalnya, kepling yang diangkat oleh pihak kecamatan bukan warga di lingkungan tersebut. Sementara Masta Boru Simanjuntak (pelapor) yang sudah mendapat restu dari 300-an warga untuk menggantikan posisi suaminya sebagai kepling karena meninggal dunia, disingkirkan dan diduga karena gender (perempuan).(wol/mrz/data1)

Editor: SASTROY BANGUN

Check Also

Pemko Medan Tak Serius Selesaikan Pembangunan Titi 2 Sicanang

MEDAN, Waspada.co.id – Anggota Komisi III DPRD Medan, Jangga Siregar, menilai Pemko Medan kurang serius ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
%d bloggers like this: