Home / Medan / Pemuda Muhammadiyah Tak Ikut Deklarasi Pro-Kontra Presiden
WOL Photo

Pemuda Muhammadiyah Tak Ikut Deklarasi Pro-Kontra Presiden

MEDAN, Waspada.co.id – Pemuda Muhammadiyah Medan menegaskan tak terlibat dalam setiap kegiatan politik khususnya kegiatan deklarasi akbar #2019GantiPresiden maupun “Jokowi2Periode” yang akan digelar bersamaan, Minggu (22/7).

Hal itu disampaikan pengurus Pemuda Muhammadiyah Medan, Kamis (19/7). Ketua Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah (PDPM) Kota Medan, Eka Putra Zakran, menilai kegiatan tersebut merupakan kegiatan politik sedangkan PDPM ingin tetap istiqamah sebagai organisasi di bawah Muhammadiyah sehingga tidak terlibat politik praktis secara kelembagaan.

“Kalau ada yang mendukung, itu tidak membawa nama organisasi, melainkan pilihan pribadi. Karena kegiatan itu politik. Kegiatan ini digelar bersamaan dan di tempat yang berdekatan, kita tidak mau nanti hal-hal semacam ini mengurangi nilai ukhuwah antarsesama warga Sumut. Kalau kegiatan itu berlangsung kita hormati. Itu langkah dan upaya positif, tapi kita tidak masuk dalam upaya dukung mendukung pihak manapun,” jelasnya.

Meski begitu, pihaknya mengaku bukan menolak kegiatan tersebut. Kegiatan itu merupakan hak pribadi masing-masing. Namun ia tidak menghendaki jika PDPM dilibatkan dalam daftar pendukung kegiatan pihak manapun.

“Kita organisasi Muhammadiyah, tidak masuk dalam politik. Pemuda Muhammadiyah memiliki jajaran pusat, instruksi dari pimpinan wilayah maupun pusat belum ada. Kita selaku bawahan tidak mau mengambil langkah yang salah. Pada prinsipnya menunggu instruksi itu. Lagi pula, Presiden ini wilayah pusat. Kami menunggu arahan dari Pimpinan Pusat Muhammadiyah,” ujar Eka.

Eka menegaskan modus-modus kampanye terselubung di luar jadwal resmi masa kampanye pemilu 2019 harus mendapatkan perhatian serius semua pemangku kepentingan Pemilu, sebab tindakan tersebut berpotensi menguburkan prinsip-prinsip pemilu berintegritas.

Pelaksanaan kegiatan Deklarasi Akbar Gerakan Nasional Relawan Ganti Presiden maupun Jokowi 2 Periode termasuk bagian dari pencideraan demokrasi.

“Apabila ada alat peraga atau konten media yang isinya meresahkan masyarakat atau menimbulkan kerugian kepada seseorang, karena ada pihak yang berkepentingan untuk menjatuhkan orang tersebut sebelum dimulainya kontestasi pemilihan, maka tindakan tersebut telah mencederai asas-asas demokrasi,” pungkasnya.(wol/lvz/data2)

Editor: SASTROY BANGUN

Check Also

“Supaya Transparan, Pengerjaan Proyek Drainase Pakai Plank”

MEDAN, Waspada.co.id – Tidak profesionalan Dinas PU Kota Medan mengerjakan proyek infrastruktur terus menjadi sorotan ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
%d bloggers like this: