Breaking News
Home / Fokus Redaksi / Pemko Tak Berani Tumbangkan Papan Reklame di Zona Larangan
WOL Photo
WOL Photo

Pemko Tak Berani Tumbangkan Papan Reklame di Zona Larangan

MEDAN, WOL – Pemko Medan saat ini tengah gencar-gencarnya menertibkan papan reklame bermasalah khususnya di 13 ruas zona larangan. Sikap tegas Pemko Medan tersebut pun mendapat dukungan dari para wakil rakyat yang duduk di DPRD Medan.

Namun ada yang aneh, Pemko Medan tidak berani menumbangkan papan reklame berukuran besar yang masih berdiri tegak di Jalan Suprapto, Jalan Imam Bonjol, Jalan Sudirman dan Jalan Diponegoro.

Dikabarkan, papan reklame berukuran besar yang terletak di jalan tersebut dimiliki para pengusaha kelas kakap asal Medan yang dekat dengan kepala daerah hingga politisi pusat. Bahkan, kuat dugaan izin papan reklame itu sudah habis sehingga secara tidak langsung keberadaannya dianggap ilegal secara hukum.

Kepala Dinas Badan Perizinan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPPTSP), Purnama Dewi, secara tegas mengungkapkan bahwa sampai dengan saat ini, tidak ada satupun perusahaan penyedia jasa reklame yang berdiri di zona larangan itu memperpanjang izinnya.

“Belum ada yang memperpanjang izin di lokasi tersebut yang masuk ke kantor kami,” ungkapnya menjawab pertanyaan Waspada Online apakah perusahaan reklame memperpanjang izin makanya masih berdiri tegak papan reklame mereka di zona larangan, Selasa (14/11).

Satu persatu pertanyaan diajukan kepada Purnama Dewi. Namun wanita berkerudung ini, menyarankan awak media mempertanyakan nama-nama perusahaan yang membangkang (tidak membongkar papan reklame, red) kepada Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Penataan Ruang (PKPPR) Kota Medan.

“Data base tentang siapa yang pasang di sana (zona larangan, red) boleh diminta datanya kepada Dinas Tata Kota ya,” jawabnya singkat.

Guna melengkapi informasi mengapa papan reklame raksasa masih tegak berdiri di jalan yang telah disebutkan di atas, awak media mencoba menghubungi Kasatpol PP Kota Medan, M Sofyan. Namun nomor telepon selular orang nomor satu di dinas yang saat ini dipercaya sebagai eksekutor bagi pelanggar Perda dan Perwal Kota Medan ini tidak dapat dihubungi.

Sebelumnya, desakan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) datang ke Sumut untuk menyelidiki bocornya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor retribusi pajak reklame ini sempat dilontarkan anggota Komisi D DPRD Medan, Paul Mei Anton Simanjuntak. Politisi PDIP ini menilai ada kejanggalan dalam hal penerimaan pajak reklame di dinas terkait. Di mana PAD minim sementara papan reklame menjamur.

Di sisi lain, Wakil Wali Kota Medan, Akhyar Nasution, beberapa waktu lalu menjelaskan kalau pihaknya tengah mempersiapkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) yang baru dalam hal penataan reklame di Kota Medan.

Mantan anggota DPRD Medan priode 2004-2009 ini pun menyebut kedepannya, seluruh reklame akan ditata kembali mulai penempatan tiang, jaminan kerugian hingga konsekuensi bagi pelanggar perda.(wol/mrz/data1)

Editor: SASTROY BANGUN

Check Also

Ketua Fraksi Persatuan Nasional DPRD Medan, Maruli Tua Tarigan. (WOL Photo/M Rizki)

Mangkir Rapat, Kadis BLH Medan Kena Warning

MEDAN, WOL – Anggota DPRD Medan yang tergabung panitia khusus (Pansus) rancangan peraturan daerah (Ranperda) ...

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.