_
Home / Medan / “Pemko Medan Harus Terbitkan Perwal MDTA”
WOL Photo

“Pemko Medan Harus Terbitkan Perwal MDTA”

MEDAN, Waspada.co.id – Anggota DPRD Medan, Jangga Siregar, meminta Pemerintah Kota Medan segera menerbitkan Peraturan Wali Kota (Perwal) sebagai petunjuk teknis terhadap Peraturan Daerah (Perda) Kota Medan 5/2014 tentang Wajib Belajar Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah (MDTA).

“Saat ini generasi kita sudah krisis akhlak, kita harus sama-sama meminta pada Pemko Medan agar segera menerbitkan perwal untuk menerapkan Perda Wajib Belajar MDTA,” ucapnya pada sosialisasi Perda 5/2014 tentang Wajib Belajar Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah (MDTA), di Jalan Sidomulyo Kecamatan Medan Deli, Selasa (21/5).

Jangga juga meminta agar Pemko Medan terus memfasilitasi penerapan Perda MDTA. Hal ini tergambar dari banyaknya pengurus MDTA dan orang tua santri yang tidak memahami pelaksanaan MDTA.

“Apalagi Perda MDTA ini telah disahkan 4 tahun lebih dan belum diberlakukan sampai sekarang. Warga sangat membutuhkan agar perda ini segera diterapkan, karena saat ini di sekolah pelajaran Agama Islam hanya 90 menit seminggu yang dirasa tidak cukup. Jadi butuh sarana untuk mendapatkan jam pendidikan agama yang khusus mempelajari agama dan Al-Quran,” ujarnya.

Dijelaskan, pengertian Perda MDTA ini adalah pendidikan agama Islam non formal yang menjadi pelengkap pendidikan agama anak. “Salah satu tujuannya adalah agar MDTA ini menjadi penambah pengetahuan agama anak-anak di Sekolah Dasar,” imbuhnya.

Perda Kota Medan Nomor 5/2014 tentang Wajib Belajar MDTA terdiri XIII BAB dan 28 Pasal. Dalam Pasal 28 disebutkan Perda ini mulai berlaku pada 1 Juni 2018. Dalam Pasal 3 disebutkan MDTA sebagai satuan pendidikan agama Islam non formal. Sedangkan Pasal 4 dikatakan Wajib Belajar MDTA berfungsi untuk memenuhi kebutuhan tambahan pendidikan agama Islam di SD sederajat kecuali SD Islam terpadu.

Perda bertujuan memberikan bekal kemampuan beragama kepada peserta didik mengembangkan kehidupan berahklak mulia. MDTA diselenggarakan dengan masa belajar 4 tahun.

Dalam Pasal 9 disebutkan, tenaga pendidik MDTA adalah anggota masyarakat yang mempunyai kompetensi mengajar peserta didik yang diangkat penyelenggara pendidikan. Sedangkan pengangkatan tenaga pendidik harus memiliki kompetensi dan ilmu mendidik.

Sedangkan Pasal 10 disebutkan beberapa kewajiban bagi tenaga pendidik. Begitu juga tenaga pendidik mempunyai hak seperti memperoleh penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial, menggunakan sarana, prasarana dan fasilitas pendidikan dalam melaksanakan tugasnya.

“Makanya, saya berharap Wali Kota Medan segera menerbitkan perwal dimaksud agar anak-anak bisa belajar Al Qur’an. Saya juga berharap masyarakat mau mendesak perda ini segera diberlakukan,” pungkasnya.(wol/mrz/data1)

Editor: SASTROY BANGUN

Check Also

LKPj Wali Kota T.A 2018 Tak Dibahas, PKS Surati Pimpinan

MEDAN, Waspada.co.id – Anggota DPRD Medan, Salman Alfarisi, menyayangkan tidak dibahasnya Laporan Keterangan Pertanggung jawaban ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
%d bloggers like this: