Breaking News
Home / Medan / Pemko Medan Belum Tetapkan Kawasan Rawan Bencana Dalam Perda
(WOL Photo/M. Rizki)
(WOL Photo/M. Rizki)

Pemko Medan Belum Tetapkan Kawasan Rawan Bencana Dalam Perda

MEDAN, WOL – Juru bicara Fraksi Gerindra dalam sidang paripurna Ranperda Penanggulangan Bencana, Surianto SH, meminta Pemko Medan harus segera menetapkan Kawasan Rawan Bencana dan upaya-upaya pencegahan terhadap bencana alam di Kota Medan. Selain itu, Pemko Medan harus juga segera membuat program penguatan partisipasi masyarakat terhadap pencegahan dan penanggulangan bencana hingga ke tingkat kelurahan.

“Kawasan-kawasan seperti bantaran sungai, bantaran rel kereta api, pemukiman padat ataupun kawasan pasar merupakan kawasan yang sangat rentan terhadap bencana alam. Untuk itu, Pemko Medan harus memberikan perhatian khusus terhadap kawasan tersebut terkait dengan pencegahan bencana dan sosialisasi terhadap peran aktif masyarakat pada resiko dan penanggulangan bencana,” sebutnya.

Lebih lanjut pria yang akrab disapa Butong ini meminta Pemko Medan untuk melakukan peningkatan koordinasi antar lini stakeholder untuk tanggap darurat dalam menghadapi bencana.

“Pemko Medan dituntut harus tanggap terhadap rehabilitasi kawasan yang terdampak bencana khususnya terkait fasilitas umum (fasum) atau sarana dan prasarana masyarakat,” ujarnya.

Dalam penanggulangan bencana alam, sebutnya, Gerindra juga mendorong Badan Penanggulan Bencana Daerah (BPBD) Kota Medan meningkatkan terlaksananya kesiapsiagaan dengan pembentukan satuan reaksi cepat penanggulangan bencana dengan melakukan koordinasi dan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi bidang prasarana fisik di wilayah pasca bencana.

“Fraksi Gerindra berharap, Pemko Medan jangan bekerja setelah adanya bencana, tetapi mencegah itu adalah lebih baik untuk menghindari terjadinya bencana,” pungkasnya.

Sementara itu pandangan umum Fraksi Demokrat yang dibacakan juru bicaranya, Herri Zulkarnain Hutajulu, menyebutkan bahwa Medan dilihat dari faktor geografis dan demografis sangat berpotensi terjadi bencana, baik bencana alam, bencana non alam maupun bencana sosial. Bahkan, Pemko Medan sendiri telah menginformasikan bahwa 21 kecamatan yang ada di Medan, 13 kecamatan disebutkan merupakan daerah rawan bencana.

“Semoga dengan terbentuknya peraturan daerah tentang penanggulangan bencana ini dapat dijadikan payung hukum untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana, maupun dalam terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terorganisir dan menyeluruh,” tukasnya.(wol/mrz)

Editor: SASTROY BANGUN

Check Also

Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro. (IST)

Bappenas Fokus Selesaikan Pemilihan Ibukota

SEMARANG, WOL – Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) fokus ...

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.