Home / Medan / Pemko Medan Bahas Pengendalian dan Sinkronisasi Penanggulangan Banjir
WOL Photo

Pemko Medan Bahas Pengendalian dan Sinkronisasi Penanggulangan Banjir

MEDAN, Waspada.co.id – Guna menciptakan sinergitas dalam penanggulangan banjir, berbagai pemikiran, baik secara empirik maupun akademik haruslah disatukan untuk melahirkan rencana aksi dan konsep yang sama. Sehingga hasil yang diperoleh benar-benar optimum. Oleh karena itu Pemko Medan mengundang berbagai narasumber yang berkompeten untuk mencari solusi terbaik untuk permasalahan banjir di Kota Medan.

Hal ini disampaikan Wakil Wali Kota Medan, Akhyar Nasution, saat memimpin rapat Manajemen Pengendalian dan Sinkronisasi Penanggulangan Banjir Kota Medan di Ruang Rapat I Kantor Wali Kota Medan, Jumat (19/10).

Dikatakan, melalui rapat ini akan menjadi wadah menyinkronkan kerja yang selama ini dilaksankan dan juga tempat berkoordinasi rencana kerja mendatang. Karena ke depan akan ada tindakan nyata dan berfokus pada pembenahan terhadap Sungai Sikambing dan Sungai Babura.

“Dengan melibatkan seluruh stakeholder dan narasumber yang berkompeten di bidang akademisi dan praktisi, tentunya kita akan mendapatkan kajian serta rekomendasi yang lengkap dalam mengambil langkah-langkah untuk menaggulangi banjir di Kota Medan,” ujarnya.

Rapat diawali dengan pemaparan Kadis PU Medan, Khairul Syahnan, tentang upaya penanganan banjir di Medan. Di antaranya normalisasi drainase atau anak-anak sungai yang ada di Medan, pembersihan endapan-endapan dalam saluran eksisting yang ada, pembangunan drainase primer maupun sekunder untuk mendukung drainase yang sudah ada, membuat database/gorong-gorong dan program rehabilitasi/pemiliharaan talut, serta berbagai studi kelayakan kolam retensi.

Dalam rapat itu juga dikemukakan soal sungai-sungai yang mengaliri Medan dan berisiko menciptakan banjir di kawasannya. Di antaranya genangan Simpang Gatot Subroto dan Helvetia serta Sungai Babura dengan kawasan genangan air kampus USU pintu I dan II, Jalan Dr Mansyur dan kawasan Padang Bulan.

Menurut Kepala Badan Wilayah Sungai (BWS) Sumatera II, Roy Panagon Pardede, penanganan sungai ini bisa dilakukan dengan normalisasi dan pembuatan tanggul. Salah satu hambatan adalah adanya pemukiman warga di pingiran sungai. Untuk itu, diperlukan langkah pembebasan lahan.

Menanggapi hal ini, pakar penataan kota, Budi D Sinulingga, mengatakan soal pembebasan lahan ini sudah lama dibicarakan. Namun, sampai sekarang belum ada langkah kongkret. “Saya menyarankan agar pembebasan lahan itu menggunakan pendekatan sosial yang melibatkan pegiat-pegiat sosial,” sarannya.

Rapat ini menghasilkan keputusan pembentukan tim yang terdiri dari BWS, Pemprovsu, dan Pemko Medan yang memiliki kesatuan konsep serta langkah menanggulangi banjir akibat luapan Sungai Sikambing dan Sungai Babura, serta menunjuk Plh Kepala Bappeda Medan, Wirya Al Rahman, untuk memimpin tim tersebut.

Plh Kepala Bappeda, Wirya Al Rahman, mengajak semua pihak terkait untuk menghadap kepada pemerintah pusat dengan memaparkan persoalan serta konsep penyelesaian yang komprehensif. Ia meyakini pemerintah pusat akan mendengar dan merespons positf jika Pemko, Pemprovsu dan BWS sudah sepakat dan satu pemikiran dalam menanggulangi persoalan pembebasan lahan dan normalisasi sungai ini.

Menambahi itu, Makmur Ginting, akademisi dari USU yang juga pernah menjadi birokrat mengatakan untuk penanggulangan banjir ini semua harus menghilangkan ego sektoral. “Sesungguhnya yang harus jadi pegangan adalah batas hidrologi, bukan batas administrasi,” sebutnya.(wol/mrz/data2)

Editor: SASTROY BANGUN

Check Also

DPRD Sebut Penguasa Papan Reklame di Medan Tak Tersentuh Penertiban

MEDAN, Waspada.co.id – Juru bicara Fraksi Golkar DPRD Kota Medan, Mulia Asri Rambe, menilai Pemerintah ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
%d bloggers like this: