Breaking News
Home / Medan / Pemko Hilangkan Proses Peradilan Pasar Tradisional Pringgan
foto: Ist/ Arindra Y
foto: Ist/ Arindra Y

Pemko Hilangkan Proses Peradilan Pasar Tradisional Pringgan

MEDAN, WOL – Terkait pengambilan alih kekuasaan Pasar Tradisional Pringgan yang dilakukan pihak Pemerintah Kota Medan (Pemko Medan), Kuasa Hukum PT Triwira Lokajaya, Ucok Lumbangaol, menyatakan Wali Kota Medan, Dzulmi Eldin, telah menghilangkan proses peradilan di negara yang berlandaskan hukum.

Dikatakan, perusahaan Triwira Lokajaya memiliki sertifikat hak guna bangunan Pasar Tradisional Pringgan, di mana sudah adanya perjanjian pada tahun 1991 dengan masa selama 20 tahun. Di dalam perjanjian tersebut pihaknya mendapat prioritas melakukan pengelola setelah masa itu berakhir.

“Perusahaan PT Triwira Lokajaya memiliki sertifikat hak guna bangunan Pasar Tradisional Pringgan. Awalnya tahun 1991 PT Triwira Lokajaya melakukan perjanjian dengan Wali Kota Medan, Bakhtiar Jafar untuk pengelola terhadap eks Pasar Pringgan. Dalam perjanjian itu di mana kami mendapat perjanjian hak guna bangunan selama 20 tahun. Di dalam klosa perjanjian itu jikalau 20 tahun berakhir maka perusahaan ini menjadi prioritas sebagai pengelola,” ungkapnya kepada Waspada Online, Selasa (26/9).

Lebih lanjut, Ucok yang didampingi Thomas Tarigan, menjelaskan kepemilikan sertifikat hak guna bangunan lebih berbadan hukum ketimbang hak pengelola sebab hal itu berdasarkan UU No. 5 Tahun 60.

Sementara itu, dia juga mengaku pihaknya sudah berulang kali menyurati tentang perpanjangan perjanjian namun tidak adanya tanggapan dan kejelasan dari Pemko Medan serta melakukan eksekusi secara sepihak, yang menurutnya sudah menghilangkan proses peradilan.

“Sudah kita lakukan beberapa kali penyuratan kepada Pemko Medan. Mereka tidak mau menanggapinya malah mereka menolak perpanjangaan perjanjian itu tanpa alasan. Kita mencari keadilan, sertifikat hak guna bangunan itu lebih tinggi dari hak pengelolaan.

Sertifikat hak guna bangunan itu diatur dalam UU no.5 tahun 60, jadi kalau memang perpanjangannya tidak disepakati, di mana proses ini dilakukan? Adalah di proses peradilan jadi tidak bisa langsung bisa seperti ini,” katanya.

Sambungnya, “ hak guna bangunan Pasar Tradisional Pringgan ini telah hilang dirampas Wali Kota Medan tanpa proses hukum. Jadi kami saat ini akan melakukan upaya hukum, melakukan pengaduan kepada pihak yang berwajib di mana perbuatan ini, sudah termasuk perbuatan pidana,” lanjut dikatakannya.

Ucok juga menegaskan eksekusi ini adalah eksekusi preman. Hal itu dibuktikan tidak adanya perintah dari pengadilan dan surat yang bertujuan untuk pengosongan Pasar Tradisional Pringgan.

“Tadi Kabag Aset tidak berani menunjukan mana daftar asset itu hasilnya tidak ada. Mana surat yg ditujukan kepada mereka untuk melakukan pengosongan ini, mereka tidak bisa menunjukan. Eksekusi ini tidak berdasarkan perintah pengadilan, tidak ada juru sita disini yang mendata aset, ini eksekusi preman yang dilakukan sepihak oleh Pemko Medan,” tegasnya.

Tambahnya, atas eksekusi tersebut pihak PT Triwira Lokajaya melalui kuasa hukumnya mengajak Pemko Medan menyelesaikan permasalahan itu secara proses hukum di Pengadilan.

“Ayok kita duduk di pengadilan, dalam klosul itu, pasal 18, apabila ada perselisihan maka kita akan menunjuk Pengadilan Negeri Medan. Ini eksekusi apa, kita ingin kan proses hukum, misalnya kita kalah, kita angkat barang kita disini gak perlu ramai-ramai begini. Inikan negara hukum, itu yang kita minta dari awal surat kita pun seperti itu ke Pemko Medan,” tukasnya.(wol/iam)

Editor: SASTROY BANGUN

Check Also

Petugas Sabhara Polsek Medan Sunggal giring tersangka tindak kejahatan untuk dijebloskan ke ruang tahanan.(WOL Photo/Gacok)

APK Bantu Mahasiswi Tangkap Perampok

MEDAN, WOL – Adanya Aplikasi Polisi Kita (APK) sangat membantu warga yang merasa terancam nyawanya ...

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.