_
Home / Medan / Pemko Harus Punya Sarpras Guna Mendukung Perda KTR
WOL Photo

Pemko Harus Punya Sarpras Guna Mendukung Perda KTR

MEDAN, Waspada.co.id – Ketua Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) DPRD Kota Medan, Surianto SH, meminta Pemerintah Kota Medan menyiapkan sarana dan prasarana (sarpras) pendukung penerapan Peraturan Daerah (Perda) Kota Medan tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR).

“Ini perlu, agar pelaksanaan perda bisa berjalan maksimal,” sebut Surianto ketika menyosialisasikan Perda 3/2014 tentang KTR pada sosialisasi ke-X yang dilasanakannya di Jalan Jagung, Kelurahan Terjun, Kecamatan Medan Marelan, Sabtu (18/5) malam.

Sarana dan prasarana pendukung itu, sebut pria yang akrab di sapa Butong ini, adalah penyediaan tempat merokok di tempat-tempat yang dilarang merokok sebagaimana tertuang dalam perda. Adapun tempat-tempat yang dilarang merokok berdasarkan yang tertuang dalam perda, kata Butong, adalah fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat bermain anak, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja dan tempat umum.

“Kalau di rumah sakit, gedung-gedung pemerintahan dan pusat-pusat perbelanjaan, harus ada tersedia tempat bagi orang yang merokok. Nah, ini yang masih belum sepenuhnya tersedia,” ungkap anggota Komisi II ini.

Butong juga meminta sekaligus mengharapkan kepada Pemko Medan dapat bersikap tegas menerapkan Perda KTR. “Kalau Pemko Medan dapat menjalankan perda ini dengan benar, diyakini dapat menciptakan hidup bersih dan sehat,” sebutnya.

Dalam Perda, sambung Butong, disebutkan setiap orang yang merokok di tempat yang dinyatakan dilarang akan di ancam pidana kurungan paling lama tiga hari atau denda paling banyak Rp50.000.

“Sementara setiap orang atau badan yang mempromosikan, mengiklankan, menjual dan atau membeli rokok akan di ancam pidana kurungan paling lama tujuh hari atau denda paling banyak Rp5 juta,” tambahnya.

Perda ini, tambah Butong, dibuat dengan tujuan untuk menciptakan masyarakat yang sehat. Di beberapa kota seperti Jakarta dan Bandung, lanjutnya, Perda KTR telah berjalan.

“Masyarakat Kota Medan juga perlu pemahaman dan informasi mengenai perda ini. Makanya kita perlu mensosialisasikan ke masyarakat biar tidak kena tindak pidana,” ujarnya.

Masih kata Butong, Perda KTR ini sudah lama dikeluarkan. Namun pemahaman masyarakat harus ditingkatkan untuk menciptakan kehidupan yang sehat dalam lingkungan, khususnya di dalam keluarga.

“Di dalam perda juga mengatur mekanisme peneguran. Pengelola tempat, pimpinan atau penanggung jawab tempat KTR wajib menegur pelaku pelanggaran. Tujuannya adalah untuk menciptakan masyarakat yang sehat,” pungkasnya.(wol/mrz/data1)

Editor: SASTROY BANGUN

Check Also

Bangunan Tahfidz Quran Dirobohkan, Kenapa Centre Point Dibiarkan?

MEDAN, Waspada.co.id – Anggota DPRD Medan, Jumadi S.Pdi, menilai Pemerintah Kota Medan melakukan standar ganda ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.