Home / Medan / Pemko harus bentuk badan pengawas izin bangunan & reklame
WOL Photo

Pemko harus bentuk badan pengawas izin bangunan & reklame

MEDAN, WOL – Tahun ini Pemerintah Kota Medan akan membentuk Badan Pengawas Perizinan Bangunan dan Billboard (Reklame). Pasalnya selama ini, segala pengawasan terfokus pada satu SKPD tertentu seperti Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan.

Menurut anggota Komisi D, Sabar Syamsurya Sitepu, pembentukan Badan Pengawas ini dinilai mendesak. Hal itu seiring banyaknya pengaduan penyalahgunaan perizinan bangunan serta papan reklame liar yang masuk ke Komisi D.

“Dengan kondisi saat ini perlu adanya Dinas atau Badan pengawasan. Ini sifatnya mendesak. Makanya kita minta Dinas TRTB  menertibkan bangunan yang melanggar perizinan. Jika ditemukan bangunan melanggar aturan langsung aja disegel,” ujarnya saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi D bersama Bappeda Kota Medan, Dinas TRTB dan Bagian Hukum Kota Medan, hari ini.

Begitu juga halnya dengan Billboard. Politisi dari Partai Golkar ini juga mengkritisi terkait maraknya papan reklame Billboard yang tidak tertata dan tidak memiliki izin. Ironisnya lagi, meskipun reklame menjamur Pendapat Asli Daerah (PAD) dari objek tersebut dinilai sangat minim. Hal ini berbeda dengan beberapa kota besar di Indonesia seperti halnya Kota Bandung. Selain tertata rapi, jumlah iklan yang hanya sekitar 3/4 dari Kota Medan namun dapat menghasilkan PAD yang cukup besar. Begitu juga halnya dengan Kota Surabaya yang mampu meraup PAD sebesar Rp140 miliar dari reklame tersebut.

Hal senada dikatakan Ilhamsyah, kalau Kota Medan sebagai Kota Metropolitan sudah harus memiliki Badan pengawas seperti halnya Jakarta. Ia pun setuju TRTB memberikan tindakan tegas dengan menyegel bangunan yang menyalahi aturan. Dengan adanya penyegelan, maka perusak segel akan dapat dijerat dengan tindak pidana.

Terkiat kondisi tersebut Ketua Komisi D, Ahmad Arif mendukung sepenuhnya pembentukan Badan Pengawas karena kinerja Dinas TRTB dinilai kurang efektif. Oleh karenanya melalui rapat kemarin, Arif berharap segala masukan dari Komisi D dan peserta rapat lainnya dapat ditindaklanjuti oleh Pemko Medan khususnya bagian hukum guna melakukan kajian terhadap recana pembentukan badan pengawas.

Sementara itu, Kasi Pengendalian Dinas TRTB Kota Medan, Indra yang datang mewakili Kadis TRTB Kota Medan membenarkan kalau dilapangan pihaknya kekurangan personil dalam melakukan fungsi pengawasan. Menurut Indra, Dinas TRTB hanya memiliki 7 unit Patroli yang masing-masing unit berjumlah 6 sampai 7 orang mengawasi 3 kecamatan. Begitupun menurut Indra selama ini pihaknya terus mengevaluasi kinerja agar lebih efektif dengan keterbatasan SDM yang ada.

Dalam waktu yang sama, Kasubbid Tata Ruang dan Lingkungan Hidup BAPPEDA Kota Medan, Susi Anggraiani mengaku wacana pembentukan Badan Pengawas merupakan wacana yang baik. Bahkan menurutnya, ditahun 90-an Pemko Medan ada memiliki Dinas Penertiban.

Selanjutnya, Kabid Hukum Pemko Medan, Sulaiman Harahap mengaku akan menampung setiap masukan dari Komisi D untuk selanjutnya dibahas terkait usulan pembentukan badan pengawas. “Ini akan kita bahas nantinya ketua,” pungkasnya.

Editor: SASTROY BANGUN
(data2/wol/Muhammad Rizki)

Check Also

Cegah Banjir, Masyarakat Perlu Edukasi Pengelolaan Sampah

MEDAN, Waspada.co.id – Sekretaris Komisi D DPRD Medan, Salman Alfarisi, menyebut permasalahan banjir di sebuah ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
%d bloggers like this: