Home / Medan / Pemko Belum Mampu Tertibkan Papan Reklame di Zona Larangan
WOL Photo

Pemko Belum Mampu Tertibkan Papan Reklame di Zona Larangan

MEDAN, WOL – Konsistensi Pemko Medan kembali diuji dalam menegakkan Perda Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Pajak Reklame. Menjamurnya papan reklame di 13 zona larangan membuat Pemko Medan tarik ulur dalam hal penegakannya. Di satu sisi, Pemko Medan butuh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari retribusinya, di sisi lain perlunya penataan tata letak reklame di ibukota Provinsi Sumut ini.

Melihat keberhasilan Pemko Surabaya menata reklame, Pemko Medan pun melakukan kunjungan kerja ke kota yang dipimpin seorang wanita tersebut. Setibanya di Medan, sejumlah masukan pun akhirnya disampaikan ke DPRD Medan untuk dilakukan perubahan Perda Nomor 11 tahun 2011.

Belum adanya pembahasan lebih lanjut mengenai revisi perda reklame, papan reklame tumbuh subur bak jamur di musim hujan di zona larangan. Tak tanggung-tanggung, agar tidak menjadi target tim penegakan Perda yang dikomandoi Satpol PP Kota Medan, papan reklame yang berdiri di zona larangan itu pun terpampang gambar petinggi negara, petinggi partai hingga calon Gubernur Sumatera Utara priode 2018-2023.

Kasatpol PP Kota Medan, M Sofyan, ketika ditanya Waspada Online perihal kapan dimulai lagi penertiban papan reklame dan kenapa diduga tebang pilih, dengan gaya yang cukup khas ia pun menjawab dengan entengnya bahwa Satpol PP tidak punya anggaran dan sedang diajukan.

“Tahun 2018 kan belum turun anggarannya. Daftar Penggunaan Anggaran (DPA)-nya juga belum turun nih. Pakai apa kita mengeksekusinya? Jadi kita tunggu lah ya,” kilahnya menjawab pertanyaan awak media, Selasa (6/2) kemarin.

Lebih lanjut Waspada Online mencoba menjelaskan pada anggaran tahun lalu, DPRD Medan telah menyetujui anggaran penertiban papan reklame sekira Rp1,2 miliar. Angka tersebut dirasa cukup maksimal untuk menertibkan seluruh papan reklame di zona larangan, hanya butuh komitmen pihak terkait dalam hal pelaksanaannya, Sofyan kembali berkilah bahwa semua itu butuh proses.

“Tidak ada masalah, kita sudah gunakan anggarannya. Soal kenapa masih banyak papan reklame, ya proses lah,” pungkasnya.

Sempat tersiar kabar anggota Komisi D DPRD Medan, Paul Mei Anton Simanjuntak, mendesak KPK untuk memeriksa pihak terkait. Sebab, diduga bocornya PAD dari sektor retribusi pajak reklame membuat Pemko Medan kehilangan pemasukan.(wol/mrz)

Editor: SASTROY BANGUN

Check Also

Lagi, Papan Reklame Berukuran Besar Ditertibkan

MEDAN, Waspada.co.id – Tim gabungan penertiban reklame kembali beraksi menertibkan sejumlah papan reklame yang berada ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
%d bloggers like this: