Home / Medan / Pemerintah Resmi Akui Wadah Penyalur Buku Sekolah Perpebsi
Ketua Umum DPP Perpebsi Torang Simanjuntak.

Pemerintah Resmi Akui Wadah Penyalur Buku Sekolah Perpebsi

MEDAN, WOL – Untuk memajukan dunia pendidikan, Perkumpulan Penyalur Buku Sekolah Indonesia (Perpebsi) akan mensinerjikan peran dan fungsi penerbit, percetakan, dan distributor buku-buku di Indonesia.

“Yah, ini baru saja kita terima SK Menkum HAM No AHU/0010031.AH.07 Tahun 2017. Artinya, meskipun sudah lama kita programkan pendirian wadah berkumpul para penerbit, percetakan dan distributor, tapi baru tanggal 22 Juni 2017 kita resmi diakui pemerintah, jadi, kita berharap dapat berbuat maksimal untuk kemajuan dunia pendidikan,” ujar Ketua Umum DPP Perpebsi Torang Simanjuntak di Medan, Selasa (12/12).

Menurut pemilik usaha CV Teknik Indonesia yang bergerak di bidang distribusi buku-buku sekolah ini, selama ini kesenjangan antara profesi penerbit, percetakan dan penyalur buku, khususnya saat di lapangan.

“Nah, ini kedepan kita satukan sesuai peran masing-masing. Kita akan berbagai tugas sesuai fungsinya, sehingga tidak bertabrakan di lapangan, saat melakukan distribusi buk-buku ke sekolah.

Makanya, dalam waktu dekat, kita segera mensosialisasikan keberadaan wadah yang mula dirancang di Solo tahun lalu ini ke pemerintah, khususnya kepada menteri terkait, yakni kementerian pendidikan dan kebudayaan dan kementerian perindustrian dan perdagangan,” ujar Torang Simanjuntak..

Wadah ini juga, kata Torang, menjadi wahana berdiskusi bagi para guru dan kepala sekolah menyampaikan usulan soal penerbitan buku berkualitas. Juga soal pembelian buku yang menggunakan anggaran dana BOS.

“Soalnya, kita banyak mendengar keluhan kepala sekolah tentang penyaluran dana BOS, yang tahapannya tahun 2017 ini berubah dari tahun sebelumnya. Kalau dulu perbandingannya, setiap triwulan dicairkan 25 persen, tapi tahun 2017 ini diilustrasikan sebagai berikut, TW 1 yang cair pada bulan Januari-Maret disalurkan 20 persen, TW 2 April-Juni 30 persen, TW 3 Juli-September  20 persen dan TW 4 Oktober-Desember balik 30 persen lagi,” ujarnya.

Lanjut Torang, mestinya setiap triwulan dibagi masing-masing 25 persen. Karena pihak sekolah sudah memiliki program tersendiri untuk penggunaan dana-dana itu.

Kalau dibuat serampangan begitu, triwulan 1 jumlahnya kecil, kemudian pad atriwulan 2 pencairannya besar, ini jelas membingungkan sekaligus menyuitkan kepala sekolah dan guru dalam pembuatan laporan pertanggung-jawaban penggunaan dana itu.

“Sebab pada termin ini, dananya menjadi kurang, termin berikutnya dana menjadi berlebih dan bingung mau dikemanain lagi kelebihan dananya karena sudah ada pos-posnya, misalnya seian untuk guru dan siswa, sekian lagi untuk pembelian buku,” ungkapnya.

Guru itu kata Torang, ditempah untuk mendidik, bukan memanajemen soal penggunaan keuangan, jadi, kalau termin pencairan dana BOS nya berubah-ubah, mereka yang tidak tahu menahu soal administrasi serumit itu, tentu akan bersalahan membuat laporan. Akhirnya mereka takut dan membuat mereka tak nyaman.

“Saya juga sedih mendengar keluhan para kepala sekolah soal  pencairan dana BOS yang kerap telat.

Ini ada apa, sampai-sampai mereka mau membeli buku saja terhambat. Ini khan sama saja memperlambat proses belajar mengajar,” ujarnya seraya mengatakan, pihaknya akan lebih mematangkan peran dan fungsinya sehingga dapat menjadi wadah berkumpulnya perusahaan penerbit, percetakan dan distributor yang berdaya guna,” pungkasnya.(wol/rdn) 

Editor: SASTROY BANGUN

Check Also

Menlu AS: Indonesia Nyaman dan Mitra yang Bagus

JAKARTA, Waspada.co.id– Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerima kunjungan Menteri Luar Negeri AS, Mike Pompeo, di ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
%d bloggers like this: