_
Home / Medan / Pekan Depan Pansus Paripurnakan Perda 5/2016 Tentang Pencabutan
WOL Photo

Pekan Depan Pansus Paripurnakan Perda 5/2016 Tentang Pencabutan

MEDAN, Waspada.co.id – Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kota Medan yang dibentuk untuk membahas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pencabutan Perda Nomor 5 tahun 2016 tentang Izin Gangguan, telah menyelesaikan tugasnya. Menurut Ketua Pansus Zulkarnain Yusuf Nasution, laporan Pansus secara resmi akan disampaikan pada rapat paripurna yang akan digelar pada, Senin (29/7) mendatang.

Dikatakan, finalisasi pembahasan Pansus telah dilakukan pada Selasa (23/7) lalu, yang melibatkan Bagian Hukum Pemko Medan, serta Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang.

Dijelaskan Zulkarnain, adapun yang menjadi landasan hukum untuk mencabut Perda Nomor 5 tahun 2016 tentang Retribusi Izin Gangguan yang selama ini telah berlaku di Kota Medan adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) 27/2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah.

Selain itu, peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 tahun 2016 tentang Perubahan atas peraturan Menteri Dalam Negeri 27/2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah.

Peraturan Mendagri 19/2017 tentang Pencabutan Permendagri 27/2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri 22/2016.

Selain itu Surat Keputusan DPRD Kota Medan No.171/3731/Kep/DPRD /III/2018 tentang Program Legislasi atau Program Pembentukan Peraturan Daerah tahun 2014, poin 4 tentang Ranperda Kota Medan tentang Pencabutan Perda 5/2016 tentang Retribusi Izin Gangguan adalah atas usulan dari kepala daerah (Wali Kota Medan), atas dasar Peraturan Menteri Dalam Negeri 19/2017.

“Selain itu pandangan umum fraksi-fraksi atas nota pengantar kepala daerah atas Ranperda tentang pencabutan Perda 5/2006 tentang Retribusi Izin Gangguan yang disampaikan pada rapat paripurna DPRD Kota Medan pada tanggal 12 September tahun 2018,” sebut Zulkarnain.

Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu berharap meski merupakan instruksi dari Mendagri dan izin gangguan nantinya dicabut, namun hendaknya dalam penyelenggaraan pesta atau hajatan harus tetap mendapatkan persetujuan dari tetangga sekitar baik dari sebelah kiri, kanan, muka, dan belakang.(wol/mrz/data1)

Editor: SASTROY BANGUN

Check Also

Tak Ada Koordinasi, Wartawan Dilarang Liput Pelantikan Anggota DPRD Medan

MEDAN, Waspada.co.id – Pelantikan anggota DPRD Medan periode 2019-2024 menyisakan kedongkolan yang luar biasa terhadap ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.