Breaking News
Home / Fokus Redaksi / Paripurna Interpelasi Terhadap Eldin Digelar Selasa Depan
WOL Photo/M. Rizki
WOL Photo/M. Rizki

Paripurna Interpelasi Terhadap Eldin Digelar Selasa Depan

MEDAN, WOL – Beberapa hari ke depan atau tepatnya, Selasa (23/5), DPRD Medan akan melaksanakan sidang paripurna mengenai hak interpelasi atau hak bertanya legislatif kepada Wali Kota Medan, Dzulmi Eldin, mengenai komitmennya menangani tata letak papan reklame yang telah disepakati pada 13 zona larangan.

Pasalnya, pasca diterbitkannya peraturan daerah mengenai zona larangan berdirinya papan reklame di 13 titik ruas jalan, semakin banyak papan reklame berukuran besar berdiri di areal tersebut.

Sidang paripurna hak interpelasi ini merupakan sejarah perpolitikan di Kota Medan. Di mana mengenai waktu pelaksanaan sidangnya diketahui Ketua DPRD Medan, Henry Jhon Hutagalung, belum lama ini.

Namun anehnya, dari 9 orang anggota DPRD Medan yang telah menyetujui dan menandatangani hak interpelasi tersebut, dua di antaranya mencabut surat dukungan interpelasi itu sendiri. Anggota DPRD Medan yang mencabut surat dukungan interpelasi yakni Modesta Marpaung dari Fraksi Golkar dan Beston Sinaga dari Fraksi Persatuan Nasional (politisi PKPI).

“Ada dua, Beston dan Modesta. Hak Interpelasi memang hak yang melekat terhadap anggota dewan,” terang Ketua DPRD Medan, Henry Jhon Hutagalung, belum lama ini.

Meskipun ada dua pengusul hak interpelasi mencabut dukungannya, politisi PDIP ini menyebutkan tidak akan menunda sidang paripurna tersebut.

“Tetap harus berjalan. Pengunduran kedua pengusul dibacakan diparipurna nanti. Setelah dibacakan, baru tinjau tata tertib, apakah dibatalkan atau dilanjutkan,” jelasnya lagi.

Untuk diketahui, ketujuh anggota DPRD Medan yang telah mengajukan hak interpelasi terhadap Wali Kota Medan, Dzulmi Eldin, atas lambannya penanganan tata letak papan reklame di 13 zona larangan di antaranya Ahmad Arif dari Fraksi PAN, Asmui dari Fraksi PKS, M Yusuf dari Fraksi PPP, Godfried Effendi Lubis dari Fraksi Gerindra, Irsal Fikri dari Fraksi PPP, Paul Mei Anton dari Fraksi PDIP, dan terakhir M Nasir dari Fraksi PKS.

Mengenai pencabutan dukungan untuk melanjutkan hak interpelasi ini, Henry Jhon mengaku kecewa kepada Beston dan Modesta. Sebab, inkonsistennya para legislator ini membuat pandangan negatif masyarakat mengenai sikap dewan.

“Dari awal saya sudah bilang jangan main-main sama hak interpelasi. Saya menyayangkan. Pandangan masyarakat kan bisa negatif,” pungkasnya.(wol/mrz/d2)

Editor: SASTROY BANGUN

Check Also

(Foto: Antara)

Inilah Rute Perjalanan Presiden Ngunduh Mantu

MEDAN, WOL – Tim pengamanan terus melakukan sterilisasi jelang prosesi ngunduh mantu Presiden RI, Joko ...

  • Tifani Lauw

    ya semoga yang bersalah musti diadili secara hukum biar adil.
    ayo kk semua, yuQ iseng-iseng main tebak tebakan dengan aQu…
    Permainannya seru-seru lhoooooo, terus hadiahnya banyaaak banget.
    yuQ main bareng aQu dan teman-temanku…. cantik-cantik lhooooo (^,^)/
    Add pin bb (2BD8E818) ama WA (081807233594) aku yaaaa muach muach -cm-a3

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.