Home / Medan / Pansus R-APBD 2019 dan TAPD Pemko Medan Lakukan Pergeseran Pos Anggaran
WOL Photo/ M. Rizki

Pansus R-APBD 2019 dan TAPD Pemko Medan Lakukan Pergeseran Pos Anggaran

MEDAN, Waspada.co.id – Anggota DPRD Medan yang bergabung di Panitia khusus (Pansus) R-APBD Pemko Medan Tahun Anggaran (TA) 2019 bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Organisasi Pimpinan Daerah (OPD) Pemko Medan hampir rampung melakukan pembahasan, Selasa (20/11).

Pembahasan anggaran sebesar Rp5,94 triliun selama 7 hari itu banyak terjadi koreksi dan dipastikan akan melakukan pergeseran sejumlah pos anggaran antara Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

“Banyak yang dikoreksi dan perlu pergeseran pos anggaran antara SKPD. Itu setelah mengkaji penetapan skala prioritas,” jelas Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Medan, Irwan Ritonga, usai mengikuti rapat pembahasan bersama Pansus R-APBD TA 2019.

Dikatakan Irwan, pada saat rapat finalisasi Pansus pada 27 November nanti akan menetapkan sejumlah pos anggaran yang berubah. Seperti pergeseran dari satu SKPD ke SKPD lain. Karena masih ada program yang sama diajukan SKPD yang berbeda. Bahkan, masih ada penekanan agar PAD di suatu SKPD supaya ditingkatkan. Seperti di Dinas Perhubungan Kota Medan. Target PAD yang diajukan dinilai terlalu rendah dan masih dimungkinkan dinaikkan.

Sedangkan, anggaran yang dimungkinkan bergesar di beberapa SKPD karena berdasarkan program yang prioritas seperti, Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang (PKPPR) Kota Medan. Pengajuan anggaran sebesar Rp25 miliar untuk peruntukan revitalisasi bangunan pendopo akan dipangkas. Revitalisasi tidak begitu urgen dan kurang representatif.

Samahalnya, dengan Dinas Sosial. Di SKPD tersebut sangat dibutuhkan penambahan anggaran untuk membantu orang miskin dan terlantar. Begitu juga dengan membangun tempat penampungan dan pendataan warga miskin sekitar Rp4,3 miliar. Begitu juga dengan penambahan anggaran di Dinas Kesehatan Medan Rp21 miliar.

Sedangkan untuk penambahan anggaran bantuan sosial untuk honor penjaga gereja dan guru sekolah minggu serta honor imam masjid masih tetap seperti tahun sebelumnya. Kendati tidak menambah volume anggaran, tapi dimungkinkan untuk menambah jumlah orang yang yang menerima. Sebab, untuk tahun 2018 ini saja masih banyak sisa anggaran disebabkan data penerima yang diajukan tidak valid.

Untuk anggaran di Dinas PU Kota Medan, Irwan mengaku ada penurunan dari sebelumnya. Itu dimungkinkan supaya dilakukan perbaikan skala prioritas. Begitu juga untuk perbaikan tanggul di bibir pantai Belawan tidak ada dianggarkan di APBD Pemko Medan 2019. Untuk realisasi terwujudnya pembangunan tanggul, Kepala Dinas PU Medan di dorong untuk memperjuangkan dana bantuan dari pusat APBN. “Kadisnya disarankan supaya proaktif melobi ke pemerintah pusat,” ujar Irwan Ritonga.

Sedangkan untuk Dinas Pertanian dan Perikanan kota Medan terkait pengajuan pengadaan mobil laboratorium untuk digunakan keliling ke pasar pasar dianggap sangat penting. Maka pengadaan mobil laboratorium itu dimungkinkan terealisasi tahun 2019.

“Mobil laboratorium untuk memeriksa kualitas mutu ikan di pasar-pasar perlu dilaksanakan. Sehingga kekhawatiran masyarakat Medan mengkomsumsi ikan yang diperjualbelikan di pasar Medan dapat terjamin bebas dari bahan pengawet,” pungkasnya.(wol/mrz/data1)

Editor: SASTROY BANGUN

Check Also

Demi Kesejahteraan Guru, DPRD Siap Jadi Garda Terdepan

MEDAN, Waspada.co.id – Wakil Ketua DPRD Medan, Iswanda Ramli, usai pelaksanaan upacara Peringatan Hari Guru ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
%d bloggers like this: