Newsticker
WOL / Medan / Pansus Jaminan Kesehatan Nasional Akan Dibentuk
WOL Photo/M. Rizki
WOL Photo/M. Rizki

Pansus Jaminan Kesehatan Nasional Akan Dibentuk

MEDAN, WOL – Wacana pembentukan Panitia Khusus (pansus) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) terus bergulir di DPRD Medan. Dimana kemunculan wacana itu dipicu lantaran permasalahan kapitasi dan data kepesertaan.

Usulan ini mencuat dalam rapat dengar pendapat yang dilaksanakan Komisi B dengan Dinas Kesehatan, Dinas Sosial dan BPJS terkait evaluasi program triwulan 1 dan 2 serta kuota BPJS bagi masyarakat miskin dan terlantar, Selasa (2/5).

“Untuk mendalami permasalahan ini, kita sebaiknya membentuk pansus. Sehingga permasalahan ini bisa kita tuntaskan,” ucap anggota DPRD Medan HT Bahrumsyah dalam rapat.

Dikatakan, ada dua persoalan penting yang pelu dituntaskan. Di antaranya soal dana kapitasi sebesar Rp6000 bagi puskesmas dari setiap peserta, kemudian persoalan data kepesertaan yang juga sarat masalah. “Dua permasalahan ini akan akan kita dalami dalam pansus nanti,” jelasnya.

Dikatakan, dari data kepesertaan BPJS yang menggunakan fasilitas puskesmas sebanyak 1,3 juta peserta jika dikalikan Rp6000, maka diperkirakan dana kapitasi yang diterima sebesar Rp7,8 miliar.

“Dari dana yang diterima sebesar itu, 60 persennya digunakan untuk jasa medis, 30 persennya dialokasikan untuk obat-obatan dan lima persen lagi digunakan untuk kebutuhan habis pakai,” sambungnya.

Bahrum juga menyebutkan ada banyak persoalan penting dalam permasalahan ini. Salah satunya untuk dana obat-obatan, DPRD Medan sudah menyetujui anggaran miliaran di APBD. “Kita ingin mengetahui kejelasan penggunaan anggaran kapitasi ini terutama untuk obat-obatan. Mengingat DPRD juga sudah menganggarkan di APBD,” bebernya.

Begitu juga persoalan data kepesertaan yang dinilainya juga syarat dengan masalah. Di mana saat ini, di kawasan Medan Utara masih banyak warga yang belum menerima BPJS kesehatan gratis.

“Kita ingin persoalan ini bisa tuntas, sebab sejak awal persoalan ini sudah menjadi perhatian namun tidak pernah selesai,” lanjutnya.

Sementara itu, Ketua Komisi B DPRD Medan, Sahat Maruli Tua Tarigan, mendukung dibentuknya Pansus Jaminan Kesehatan Nasional, salah satunya terkait masalah data kepesertaan.

“Kemarin ada warga yang melapor gizi buruk. Kemudian diadvokasi dapat BPJS tetapi setelah itu mereka diharuskan membayar Rp25 ribu setiap bulannya. Mereka mengeluh, sebab mereka bukan orang mampu. Yang mereka inginkan adalah BPJS gratis,” pungkasnya.(wol/mrz/data2)

Editor: SASTROY BANGUN

Baca Juga

WOL Photo

Aspek Lingkungan Sangat Penting Dalam Pengembangan Mebidangro

MEDAN, WOL – Kepala Dinas (Kadis) Lingkungan Hidup Provinsi  Sumatera Utara (Provsu) Hidayati  berharap pembangunan ...

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.