Newsticker
WOL / Fokus Redaksi / Muhri Fauzi: Potret BUMD Pemprov Sumut Buruk
Anggota komisi C DPRD Sumut, Muhri Fauzi Hafiz. (WOL Photo)
Anggota komisi C DPRD Sumut, Muhri Fauzi Hafiz. (WOL Photo)

Muhri Fauzi: Potret BUMD Pemprov Sumut Buruk

MEDAN, WOL – Anggota DPRD Sumut, Muhri Fauzi Hafiz, menyebut potret sejumlah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemprov Sumut buruk.

Sebab, sejumlah BUMD tersebut tidak memberikan kontribusi yang signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sumut selama ini. Bahkan, menurut Muhri, BUMD-BUMD tersebut justru hanya menambah beban terhadap APBD Sumut.

“Tapi, ya, memang beginilah potret BUMD kita saat ini,” ujar Muhri pada Dialog Interaktif bertajuk Potret BUMD yang digelar Jaringan Mahasiswa Intelektual Sumut (Jaminsu) di Hotel Garuda Plaza, Jalan Sisingamangaraja Medan, Kamis (16/2).

Menurutnya, terdapat delapan BUMD yang kini dinaungi Pemprov Sumut. Dari delapan BUMD ini, hanya lima BUMD yang mutlak sahamnya dikuasai Pemprov Sumut, yakni PT Perkebunan, PT Pembangunan Sarana dan Prasarana Sumatera Utara, PT Dirga Surya, PT Aneka Industri dan Jasa dan PDAM Tirtanadi. Sedangkan BUMD lainnya, yakni Bank Sumut, PT KIM dan PT Asuransi Bangun Askrida bukan sepenuhnya BUMD milik Pemprov Sumut. Meski memiliki lima BUMD, ironisnya Pemprov Sumut belum memperoleh PAD yang signifikan dari sektor tersebut.

Muhri juga menyayangkan landasan hukum terhadap PDAM Tirtanadi yang dinilai tidak pro terhadap pemasukan PAD Pemprov Sumut. Menurut Muhri, PDAM Tirtanadi belum wajib menyetor PAD karena belum mampu mencakup layanan 80 persen. Padahal, perusahaan itu telah mendapat suntikan anggaran non kas dari pemerintah pusat dan Pemprov Sumut.

“Belum lagi ada wacana PDAM Tirtanadi akan menaikan tarif. Ini bahaya, setor PAD tidak tapi malah menambah tarif,” kata Muhri.

Selain PDAM Tirtanadi, Muhri juga menyayangkan penurunan saham Pemprov Sumut terhadap Bank Sumut sejak beberapa tahun terakhir. Menurut Muhri, kondisi ini perlu dicermati secara serius agar Pemprov Sumut dapat mematok target PAD yang besar terhadap BUMD yang dimiliki.

“Seharusnya ada koordinasi yang baik antara SKPD yang membawahi BUMD, seperti Biro Perekonomian dan Badan Pengelola Keuangan Daerah. Ini yang harus dilakukan,” ujar Muhri.

Pada kesempatan itu, Pakar Perekonomian Sumut, Badikenita Sitepu, menjelaskan sejumlah faktor yang mesti dibenahi agar pengelolaan Pemprov Sumut dapat ditingkatkan.

“Lemahnya daya saing dan satu lagi sistem. Ini masalah utamanya. Tidak mungkin dari banyaknya orang untuk cari orang yangg berkomepten menduduki manajemen BUMD saja tidak bisa, nah jadi ini sistem harus diperbaiki dulu,” ujarnya.

Kata Badikenita, Pemprov Sumut mesti melakukan inovasi terhadap sistem evaluasi jajaran BUMD. Diperlukan adanya tambahan sistem audit yang tidak hanya tertuju pada sektor keuangan, namum sektor mutu kinerja.

“Mari kita buat audit program kinerja, jadi jangan hanya audit keuangan. Kenapa swasta bisa, kita tidak bisa? Kita haris tingkatkan kapasitas, jangan terus bertumpu pada zona nyaman,” pungkasnya.(wol/rdn/data2) 

Editor: SASTROY BANGUN

Baca Juga

foto: zimbio

Juve Sudah Punya Taktik Jitu

TURIN, WOL – Juventus sudah ditunggu partai berat setelah menaklukkan Bologna di laga penutup ajang ...

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.