_
Home / Medan / Minimalisir Angka Kecelakaan, KAI Tutup 6 Perlintasan Tak Resmi
WOL Photo

Minimalisir Angka Kecelakaan, KAI Tutup 6 Perlintasan Tak Resmi

MEDAN, Waspada.co.id -Penyebab kecelakaan di palang pintu perlintasan dan ruang manfaat jalur kereta api di karena pengguna jalan masih tidak disiplin dalam melewati perlintasan antara lain dengan membuka perlintasan tidak resmi atau liar.

Melanggar pintu yang sudah tertutup atau kurang hati-hati serta waspada, melanggar dan tidak mematuhi rambu-rambu lalu lintas, juga pengendara tidak tengok kanan-kiri, serta adanya hewan ternak peliharaan yang tidak dijaga oleh pemiliknya.

Disampaikan Manager Humas PT KAI (Persero) Divre I Sumatera Utara, M Ilud Siregar, bahwa hingga saat ini tingkat kecelakaan di plang pintu perlintasan serta ruang manfaat jalur kereta api masih tinggi.

“Pada bulan Januari sampai dengan Juli 2019 sudah 65 kali terjadi kecelakaan di pintu perlintasan resmi dan tidak resmi serta di ruang mamfaat jalur kereta api,dimana untuk perlintasan resmi 3 kali kejadian, di perlintasan tidak resmi 32 kali kejadian dan pejalan kaki 22 kali kejadian serta hewan ternak 8 kali kejadian,” tuturnya, Rabu (7/8).

KAI juga mengimbau masyarakat untuk tidak membuat perlintasan tidak resmi atau liar di atas jalur kereta api, sebagaimana ketentuan Pasal 92 UU No. 23 Tahun 2007 Tentang Perkeretaapian.

“Pembangunan jalan, jalur kereta api khusus, terusan, saluran air dan/atau prasarana lain yang memerlukan persambungan, perpotongan atau persinggungan dengan jalur kereta api umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (2) harus dilaksanakan untuk kepentingan umum dan tidak membahayakan perjalanan kereta api,

Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapat izin dari pemilik prasarana perkeretaapian.

Pembangunan, pengoperasian, perawatan dan keselamatan perpotongan antara jalur kereta api dan jalan menjadi tanggung jawab pemegang izin,” katanya.

Sesuai ketentuan Pasal 201 UU No. 23 Tahun 2007 Tentang Perkeretaapian. Setiap orang yang membangun jalan, jalur kereta api khusus, terusan, saluran air, dan/atau prasarana lain yang menimbulkan atau memerlukan persambungan, perpotongan, atau persinggungan dengan jalan kereta api umum tanpa izin pemilik prasarana perkeretaapian sebagaimana dimaksud Pasal 92 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000.

“Sebagaimana ketentuan Pasal 94 UU No. 23 Tahun 2007 Tentang Perkeretaapian. Untuk keselamatan perjalanan kereta api dan pemakai jalan, perlintasan sebidang yang tidak memiliki izin harus ditutup. Penutupan perlintasan sebidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah,” jelas Ilud.

Hingga saat ini sudah 38 Perlintasan Tidak Resmi yang di tutup dari 265 perlintasan tidak resmi/liar yang ada di wilayah PT KAI (Persero) Divre I Sumut dan Sub Divre I.1 Aceh.

“Hari ini KAI melakukan penutupan perlintasan tidak resmi sebanyak kurang lebih 6 (enam) titik untuk lintas Medan – Binjai dari KM 4 + 100 sampai dengan 17 + 300 bersama Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang di wakili dari Kementrian Perhubungan DJKA Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah I Sumatera Bagian Utara dan Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara dan Dinas Perhubungan Kabupaten Deli Serdang dan Kota Binjai serta unsur muspika,”ungkap Ilud.

“Penutupan Perlintasan tidak resmi bertujuan untuk meningkatkan keselamatan Perjalanan Kereta Api dan Pemakai jalan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 94 Undang-undang No. 23 tahun 2007 yang telah tersebut pada butir di atas,” tandasnya.(wol/eko/data2)

Editor: SASTROY BANGUN

Check Also

Diangkat Dirut Bank Sumut, Budi Utomo Fokus 3P

MEDAN, Waspada.co.id – Resmi diangkat menjadi Direktur Utama PT Bank Sumut, Muchammad Budi Utomo, akan ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.