Home / Medan / Minim Palang Pintu di Jalur KAI, Ini Kata DPRD Medan
Ketua Komisi D DPRD Kota Medan, Parlaungan Simangunsong. (WOL Photo)

Minim Palang Pintu di Jalur KAI, Ini Kata DPRD Medan

MEDAN, Waspada.co.id – Guna meminimalisir kecelakaan lalu lintas di perlintasan kereta api, pemerintah harus memperhatikan ketersediaan palang pintu di setiap perlintasan rel kereta api. Seperti yang terjadi di kawasan Medan Labuhan beberapa waktu lalu, kecelakaan lalu lintas antara mobil taksi online Suzuki Ertiga dan kereta api karena tidak berpalang.

“Ketika ada perpotongan sebidang, pasti ada koordinasi antara Ditjen Perkeretaapian, KAI dan stakeholder yang berkepentingan untuk persoalan palang pintu. Ketersedian palang pintu ini diyakini dapat meminimalisir kecelakaan yang terjadi di perlintasan kereta api,” terang Ketua Komisi D DPRD Medan, Parlaungan Simangungsong, Jumat (9/11).

Diakui politisi Fraksi Partai Demokrat DPRD Medan itu, banyak perlintasan kereta api yang tidak memiliki palang pintu. Namun, hal itu luput dari perhatian pemerintah. “Tidak hanya satu dua perlintasan yang tidak ada palang pintunya. Tetapi tidak ada perhatian untuk membuat palang pintu, baik dari PT KAI maupun pemerintah daerah,” sindirnya.

Parlaungan juga meminta PT KAI tidak serta merta lepas tangan bila terjadi kecelakaan di perlintasan kereta api. Sebab, beberapa kasus kecelakaan di perlintasan kereta api, PT KAI tidak memberikan perhatian kepada masyarakat yang terlibat dalam kecelekaan itu.

“PT KAI juga harus bertanggung jawab. Tidak bisa lepas tangan dan menyalahkan masyarakat,” imbuhnya.

Di sisi lain, Parlaungan meminta PT KAI tidak mengkomersilkan lahan di seputaran rel kereta api kepada masyarakat. Sebab, usaha PT KAI untuk ‘membisniskan’ lahannya kepada masyarakat, dapat menjadi bom waktu bagi Pemko Medan.

“Kita lihat, rumah penduduk menjamur di daerah pinggir rel. Tetapi ini seakan dibiarkan PT KAI. Kita khawatir, pembiaran ini dapat menjadi bom waktu bagi pemerintah daerah,” tandasnya.

Pasalnya, penduduk yang tinggal di kawasan pinggir rel itu akan menjadi warga Kota Medan. Dan bila dilakukan penggusuran, warga akan mengadu ke Pemko Medan dan DPRD Medan.

“Ini seolah-olah dipelihara PT KAI, hingga akhirnya menjadi PR bagi Pemko Medan. Mereka yang kutip retribusi, harusnya mereka juga yang sediakan tempat relokasi bila terjadi penggusuran,” tegasnya.(wol/mrz/data2)

Editor: SASTROY BANGUN

Check Also

Ribuan Warga Meriahkan Senam Jantung Sehat di CFD

MEDAN, Waspada.co.id – Kemeriahan Car Free Day (CFD) di Lapangan Merdeka Medan, semakin bertambah saat ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
%d bloggers like this: