_
Home / Medan / Mau Pimpin Medan, Dengarkan Saran Akademisi Hukum USU Ini
Akademisi Hukum Universitas Sumatera Utara, Prof Dr Budiman Ginting, SH, MHum.

Mau Pimpin Medan, Dengarkan Saran Akademisi Hukum USU Ini

MEDAN, Waspada.co.id – Pilkada Medan 2020 mendatang memang tidak ada habisnya untuk dibahas. Sejumlah kalangan pun turut andil memberikan masukan kepada para calon pemimpin, tak terlepas Akademisi Hukum Universitas Sumatera Utara, Prof Dr Budiman Ginting SH MHum. Menurutnya, Kota Medan semakin semrawut dan jauh dari aturan. Ia pun berharap dengan adanya aturan hukum yang tepat untuk kota ini, menjadikan Kota Medan semakin tertib.

Tak cukup sampai di situ, pemimpin Kota Medan juga diharapkan harus mampu menjadi pemimpin yang mampu menerapkan hukum itu sendiri di Kota Medan. Dikatakan, pemimpin Kota Medan ke depan adalah orang yang harus memiliki kapasitas, kapabilitas dan integritas. Selain kemampuan pribadi, orang yang dibutuhkan warga adalah yang memahami konsep ABG.

“Kita butuh sosok Medan 1 atau Medan 2 (Wali Kota atau Wakil Wali Kota) yang memiliki unsur perpaduan Akademik, Bussinesment dan Government (ABG). ABG inilah konsep yang wajib dikuasai seorang calon pemimpin Kota Medan, untuk membangun kerja sama dan tata kelola Kota Medan,” ucapnya, Kamis (22/8).

Lebih lanjut Budiman mengatakan, sejumlah permasalahan warga di Kota Medan mulai dari segi hukum, perizinan, sikap masyarakat sendiri maupun tata kelola daerah adalah pekerjaan rumah pemimpin Kota Medan ke depan yang mesti dibenahi. Sementara menyangkut soal banjir, katanya, masih ada perilaku tidak baik di masyarakat yang buang sampah sembarangan.

“Bagaimana menyadarkan masyarakat agar sadar hukum? Sementara si calon pemimpin itu tidak tahu hukum dan tata kelolanya. Jangan bisa membuat Peraturan Daerah (Perda) tapi tidak mampu mengimplementasikannya,” sindirnya.

Dekan Fakultas Hukum USU ini menambahkan, masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) ataupun Partai Politik perlu melihat kemampuan A-B-G si calon pemimpin Kota Medan. Bagaimana menyaring sosok yang memiliki prestasi akademis, mampu berbisnis dan memahami seluk beluk pemerintahan. Hal itulah perlu dilakukan untuk mengurus Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Medan yang sebenarnya begitu minim dibanding pekerjaan rumah yang harus dibenahi.

Membahas pengelolaan pasar, sebut Budiman, bisa dengan menerapkan kompetisi dengan memberikan reward dan punishment. Hal itu salah satu penilaian yang paling penting. Dengan begitu, Pemko Medan akan memiliki pendapatan yang jelas dari sektor-sektor yang memberikan keuntungan. “Seperti yang saya baca di media, baru-baru ini. Saya baca apa yang diakukan PD Pasar dalam mengupayakan memberikan keuntungan pada Kota Medan begitu terarah. PD Pasar melakukan penghargaan dan promosi bagi bawahannya yang berprestasi dan yang tidak, akan didegradasi,” ujarnya.

Masukan terakhir dari pria murah senyum ini, ke depannya Pemerintah Kota Medan harus mampu menerapkan sistem ‘reward’ dan ‘punishment’ kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD)-nya agar tercipta suasana kerja yang kompetitif.

“Jadi hukum itu harus berlaku, suasana kerja harus punya daya saing, kalau tidak bagaimana bisa menciptakan SDM unggul. Kita harapkan pada Pilkada Medan 2020, Kota Medan dapat dipimpin oleh mereka yang paham dan berani menerapkan sistem hukum dalam mendongkrak kinerja SDM,” pungkasnya.(wol/mrz/data2)

Editor: SASTROY BANGUN

Check Also

“Persiapan Cawalkot Medan Jalur Independen Masih Dalam Tahapan”

MEDAN, Waspada.co.id – Kordinator Divisi Teknis KPU Kota Medan, M Rinaldi Khair, mengaku pihaknya tengah ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.