_
Home / Medan / Masyarakat “Ributi” Penunjukan Saksi Ahli Peneliti Asing Kasus Gugatan Izin Lingkungan Batang Toru
foto: istimewa

Masyarakat “Ributi” Penunjukan Saksi Ahli Peneliti Asing Kasus Gugatan Izin Lingkungan Batang Toru

MEDAN, Waspada.co.id – Penunjukan saksi ahli dari kalangan peneliti asing dalam kasus gugatan izin lingkungan terhadap Gubernur Sumatera Utara (Sumut) di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan, mendapat respon dari masyarakat.

Beberapa respon masyarakat mengatakan bahwa langkah itu dinilai tidak arif dan disayangkan. Sebelumnya dalam sidang PTUN Medan, Senin (14/1) lalu penggugat mengajukan Serge Which sebagai saksi ahli.

Dia memberikan pendapat terkait dengan keberadaan orangutan di Batangtoru, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara (Sumut) karena pernah meneliti di sana. Serge yang berkewarganegaraan Belanda, merupakan pengajar pada Liverpool John Moores University, Inggris.

Pegiat lingkungan yang pernah bekerja di lanskap Batang Toru Pahrian Siregar, menyatakan, jika menyangkut Batangtoru, sebenarnya kalangan akademisi dari universitas lokal mungkin akan lebih baik dan memiliki kompetensi yang baik untuk diajukan sebagai saksi ahli.

Siregar, salah seorang warga menuturkan bahwa lanskap Batangtoru itu cukup luas, dan mencakup tiga kawasan lindung. Yakni Cagar Alam (CA) Sibual-buali, CA Sipirok, dan Lubuk Raya. Bagi orang asing, tidak mudah memasuki dan melakukan penelitian di sekitar kawasan lindung tersebut.

“Ada serangkaian perizinan khusus yang harus dimiliki,” tutur Siregar, Kamis (17/1).

Izin itu mulai dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) hingga Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). Untuk memperoleh izin itu, harus pula menyampaikan rencana penelitiannya seperti apa.

Dan saat bersaksi di PTUN, Serge Which mengatakan bahwa dia beberapa kali datang ke Batangtoru. Dia juga menyatakan pernah melakukan penelitian di Aceh. Sebab itu muncul kekhawatiran keterangan yang diberikannya tidak menyeluruh dalam perspektif pembangunan berkelanjutan di kawasan Batangtoru, yang selayaknya menjadi pertimbangan dewan hakim saat membuat keputusan nanti.

Dalam kaitan itu, Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Sumut, Sugiat Santoso, menanggapi penggugat sebaiknya tidak terlalu bergantung kepada pihak asing dalam melakukan advokasi terhadap isu yang mereka soroti di Indonesia.

“Melakukan advokasi atas persoalan yang ada itu sah saja. Tapi ya jaga juga kewibawaan dan kedaulatan hukum bangsa Indonesia,” ucap Sugiat.

Isu orangutan yang dibawa dalam ranah ini, juga patut dikritisi. Isu ini dinilai selalu identik dengan proyek berbau kepentingan asing di Indonesia.

“Saya khawatir isu orangutan dibawa agar pembangunan di Indonesia tidak berjalan. Pada akhirnya bangsa ini tidak akan maju. Kita khawatir saksi ahli warga asing itu justru menjadi celah untuk tetap menjaga kepentingan asing di Indonesia,” pungkasnya.(wol/eko/data2)

Editor: SASTROY BANGUN

Check Also

Air Asia Siap Jangkau Seluruh Rute Penerbangan di Indonesia

MEDAN, Waspada.co.id – Maskapai Penerbangan Air Asia sebagai salah satu yang dikenal dengan berbagai promonya, ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.