Home / Medan / Listrik Padam, Sapma PP Sumut Desak Penegak Hukum Periksa PT PLN
foto: Ketua Sapma PP Sumatera Utara, Rahmaddianshah. (WOL Photo)

Listrik Padam, Sapma PP Sumut Desak Penegak Hukum Periksa PT PLN

MEDAN, WOL – Janji PT PLN (Persero) yang sebelumnya menjamin tidak ada lagi pemadaman akibat defisit listrik selama bulan Ramadan, ternyata hanya isapan jempol belaka.

Terbukti, meski mengaku sudah melakukan perawatan mesin berkapasitas 100 MW2 di Belawan, tambahan 200 MW di Pangkalan Susu, ditambah lagi dengan masuknya kapal MVPP dari Turki yang memiliki pembangkit sebesar 240 MW, tapi pemadaman listrik tetap saja terjadi.

Ironisnya, kasus ‘byarpet’ ini seolah sudah menjadi tradisi di saat memasuki bulan suci Ramadan, terlebih di saat umat Islam tengah melaksanakan ibadah.

Menyikapi kondisi ini, Ketua Satuan pelajar dan Mahasiswa Pemuda Pancasila (Sapma PP) Sumatera Utara, Rahmaddianshah, mengecam sikap PLN Wilayah I Medan, yang ditudingnya sebagai biang kekisruhan selama Ramadan.

“Bayangkan, PLN sesuka hatinya saja melakukan pemadaman listrik. Parahnya lagi, itu terjadi di saat umat Islam melakukan ibadah di bulan suci. Dan ini terus terjadi secara berulang-ulang dan bergilir. Inikan jelas sebuah bentuk provokasi dari perusahaan BUMN itu,” kecam pria yang akrab disapa Dian ini kepada wartawan, Sabtu (19/6).

Yang lebih memprihatinkan lagi, lanjut Dian, pemadaman ini terjadi di saat masyarakat resah akibat naiknya Tarif Dasar Listrik (TDL) yang sangat mencekik leher.

“Kami menilai PLN sangat arogan dalam melayani kebutuhan masyarakat. Listrik mahal, tapi sering padam. Tapi di saat masyarakat menunggak, mereka dengan sesuka hati pula melakukan pemutusan jaringan. Apa para pejabat di PLN itu tidak punya nurani,” kesalnya lagi.

Hal lainnya yg dikritisinya adalah soal polemik di tubuh PLN yg seolah berseberangan dengan pemerintah soal kenaikan TDL yg diakui perusahaan milik negara itu bukanlah kebijakan mereka.

“Jangan seret masyarakat ke dalam polemik di tubuh PLN, apalagi dalam urusan TDL. Karena walaupun PLN membantah tidak ada menaikkan tarif, tapi faktanya listrik sangat mahal. Coba sekarang tanya masyarakat yang menggunakan meteran token, pulsa 20 ribu hanya bisa dipake 1 sampai 3 hari aja, itu untuk penerangan saja lho,” pungkasnya.

Karena itu, pria jebolan Fakultas Hukum ini mendesak aparat penegak hukum segera mengusut praktik kecurangan yang terjadi di tubuh PLN.

“Kami mendesak seluruh aparat penegak hukum mulai dari kepolisian, kejaksaan hingga KPK, untuk mengusut PLN. Karena kami yakin, ada dugaan korupsi di balik kasus pemadaman listrik ini. kami juga meminta BPK turut mengaudit biaya perawatan mesin dan sewa kapal pembangkit MVPP dari Turki itu yang kami nilai sebuah pemborosan dan rentan korupsi,” tandasnya.

Di samping itu juga, Sapma PP Sumut berencana membuka posko pengaduan masyarakat jika dalam waktu dekat ini, byarpet kembali terjadi.

“Kami akan dengan senang hati mendampingi masyarakat untuk langsung masuk ke kantor wilayah PLN untuk meminta tanggung jawab pimpinan PLN yg sekarang menjabat,” ucap Dian mengakhiri keterangannya.

Sebelumnya, saat menjelang Ramadan lalu, PLN mengaku berupaya terus memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat untuk kusyuk menjalankan ibadah puasa. Hal itu diungkapkan GM PT PLN Wilayah Sumut, Feby Joko Priharto, didampingi Manager Area PLN Medan Agus Tri Sutanto kepada wartawan.

“Sebelum Ramadan, kita sudah melakukan perawatan mesin-mesin kita salah satunya di Belawan 100 MW2. Termasuk juga di PLTU Pangkalan Susu, 200 MW akan masuk,” pungkas Feby.(wol/data1)

Editor: SASTROY BANGUN

Check Also

Akhir Desember, Jalur Layang KA Siap Beroperasi

MEDAN, Waspada.co.id – Akhir Desember 2018 mendatang, Balai Teknik Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan Republik Indonesia memastikan ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
%d bloggers like this: