_
Home / Medan / KPPU Selidiki Kasus Diskriminasi Driver Grab
WOL Photo

KPPU Selidiki Kasus Diskriminasi Driver Grab

MEDAN, Waspada.co.id – Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) wilayah Medan, tengah mendalami maraknya perang tarif hingga promo jor-joran operator penyedia layanan transportasi berbasis aplikasi dan perlakuan diskriminasi Grab terhadap mitra driver mereka.

Ketua KPPU Daerah Medan, Ramli Simanjuntak, menuturkan selain mendalami perang tarif dan perlakuan diskriminasi, pascapenyesuaian penerapan tarif baru ojek online, pihaknya juga terus mendalami perlakuan penyedia aplikasi tersebut terhadap konsumen mereka.

“Untuk penyelidikan indikasi diskriminasi Grab masih tetap berjalan. Kita tunggu hasil tim di Jakarta ini sudah karena dianggap kasus nasional,” tuturnya, Kamis (16/5).

Seperti diketahui, penyedia layanan ojek online Grab disebutkan menjalankan pola diskriminasi terhadap para driver mitra kerja mereka di Medan. Dalam praktiknya, aplikator berbagi tumpangan asal Malaysia itu lebih memprioritaskan memberikan pesanan bagi mitra pengemudi Grab Car yang berada di bawah naungan PT Teknologi Pengangkutan Indonesia (PT TPI), dari pada mitra yang belum tergabung dalam naungan anak perusahaan tersebut.

Perlakuan diskriminasi ini, telah memicu terjadinya aksi unjuk rasa mitra pengemudi di Medan.

“Timnya sedang bekerja. Jadi kita tunggu aja. Masih dalam penyelidikan, jadi belum mau dibuka,” ujarnya.

Terkait aksi perang tarif yang terindikasi ke arah monopoli, dia menyebutkan, belum ada temuan yang mengarah ke dugaan tersebut. Namun demikian, pihaknya tetap memonitor dampak perang tarif yang jor-joran tersebut.

Pemerintah sebelumnya memberlakukan Keputusan Menteri Perhubungan nomor KP 348 tentang Pedoman Perhitungan Biaya Jasa Penggunaan Sepeda Motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat yang dilakukan dengan aplikasi.

Sementara menurut, Ekonom Sumut, Gunawan Benjamin, bahwa sesuai Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 348 Tahun 2019 yang menjadi dasar hukum tidak mengatur secara spesifik tentang aturan promo yang menjadi salah satu pemicu perang tarif.

“Kondisi ini harus menjadi perhatian khusus karena langkah yang diambil pada akhirnya tidak menguntungkan semua pihak,” jelas Gunawan.

Ini sebelumnya sudah dikuatirkan, sebaiknya ojol membentuk asosiasi yang menaungi kepentingan bersama. Jangan dibiarkan sehingga memicu persaingan yang tidak sehat.

“Indikasi terjadinya perang tarif ini hanya akan menguntungkan ojol yang memiliki modal besar. Usaha transportasi lain justru akan mengikut apa yang dilakukan perusahaan besar. Nanti ujung-ujungnya, praktek di lapangan bentuknya monopoli atau oligopoli. Akan muncul ojol yang dominan,” tandasnya.(wol/eko/data1)
Editor: SASTROY BANGUN

Check Also

Sofyan Tan Posisi Teratas Pileg Dapil Sumut 1

MEDAN, Waspada.co.id – Calon legislatif (caleg) DPR RI dari Partai Demokrasi Indonesia Per­juangan (PDIP) dengan ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
%d bloggers like this: